Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tak akan memberi toleransi terhadap lapangan padel yang berdiri tanpa izin resmi. Penertiban diminta berjalan tegas dan tanpa pandang bulu.
“Saya, yang padel, saya sudah memerintahkan kepada Satpol PP, Wali Kota, aparat Camat, dan sebagainya yang terkait untuk mengambil tindakan tegas bagi siapa pun yang belum punya Perizinan Bangunan Gedung (PBG).Karena itu syarat mutlak yang diminta,” kata Pramono di Gedung Dinas Pendidikan, Jakarta Selatan, Kamis (26/2).
Menurut dia, PBG merupakan prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Tanpa dokumen tersebut, setiap bangunan dinilai melanggar aturan tata ruang.
Ia menekankan, penegakan aturan bukan semata soal administrasi, melainkan menjaga konsistensi perencanaan kota.
Ia mengingatkan, Jakarta memiliki keterbatasan lahan yang harus diatur secara disiplin, termasuk dalam menjaga fungsi kawasan.
“Sehingga dengan demikian ketertiban untuk pembangunan di Jakarta juga menjadi penting, termasuk ruang terbuka hijau yang tidak diperbolehkan untuk digunakan lapangan padel,” tegasnya.
Sebelumnya, Pramono telah memberikan syarat baru pendirian bangunan dan gedung, khususnya untuk lapangan Padel di Jakarta. Salah satunya tidak diiriakn di dalam kawaan permukiman warga.
Lalu wajib adanya PBG, dan pembatasan operasional jika di dalam kawasan permukiman hanya sampai dengan pukul 20.00 WIB.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Vera Revina Sari mengungkapkan hingga, 23 Februari 2025 tercatat sebanyak 185 bangunan lapangan padel di Jakarta belum mengantongi izin resmi dari total 397 lapangan Padel seluruh Jakarta. (E-4)
OLAHRAGA padel telah bertransformasi dari sekadar tren menjadi gaya hidup masif di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved