Alasan Gubernur Pramono Anung Ajak Bang Yos Pantau Pembongkaran Tiang Monorel

GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan proses pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan Rasuna Said akan dimulai Rabu, (14/1). Pramono secara khusus akan mengundang mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso alias Bang Yos.

Pramono mengungkapkan bahwa undangan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus upaya untuk menyelesaikan "beban sejarah" yang selama ini dirasakan oleh Sutiyoso. Proyek monorel tersebut diketahui pertama kali digagas dan diresmikan pada tahun 2004 di era kepemimpinan Bang Yos.

Agar Bang Yos "Tidur Lebih Nyenyak"

Dalam pernyataannya saat menghadiri Haul ke-85 Mohammad Husni Thamrin di TPU Karet Bivak, Minggu (11/1), Pramono menyebut bahwa keberadaan tiang-tiang tersebut telah menjadi beban pribadi bagi Sutiyoso selama hampir dua dekade.

Baca juga : Pramono Bongkar Tiang Monorel di Rasuna Said Minggu Ketiga Januari

"Minggu depan ini, monorel yang sudah dibangun dari tahun 2004 kita bongkar. Dan saya berharap Bang Yos supaya tidurnya bisa lebih nyenyak, karena monorel itu rupanya bagi beliau menjadi beban pribadi," ujar Pramono.

Anggaran Rp100 Miliar untuk Penataan Total

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar dari APBD untuk proyek ini. Pramono mengklarifikasi bahwa dana tersebut tidak hanya digunakan untuk meruntuhkan beton mangkrak, tetapi juga untuk penataan kawasan secara menyeluruh.

"Rp100 miliar itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk memperbaiki jalan, membuat trotoar, merapikan lampu jalan, dan sebagainya di sepanjang Rasuna Said. Kalau hanya biaya bongkar saja, itu angkanya kecil," tegasnya.

Target Rampung September 2026

Proyek pembersihan "prasasti mangkrak" ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada September 2026. Dinas Bina Marga DKI Jakarta memastikan tidak akan ada penutupan jalan selama proses pembongkaran berlangsung agar tidak mengganggu arus lalu lintas di salah satu urat nadi ekonomi Jakarta tersebut.

Langkah ini diambil setelah Pramono melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2025 lalu untuk memastikan proses penghapusan aset negara ini berjalan sesuai prosedur hukum dan bebas dari potensi penyimpangan. (H-4)