Pembangunan JPO Sarinah Dikritik, Pramono : Pelican Crossing Masih Ada

GUBERNUR DKI Jakarta mengakui pihaknya tengah membangun kembali jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan MH Thamrin, tepatnya depan Mal Sarinah.

Ia juga merespons kritikan dari Koalisi Pejalan Kaki dari pembangunan JPO yang dikhawatirkan akan menggantikan pelican crossing di sana.

Kendati demikian, pihaknya tak akan menutup akses pelican crossing sebagai sarana pejalan kaki menyeberang jalan di bawah JPO Sarinah. Keduanya nanti akan difungsikan secara bersamaan.

Baca juga : Pemprov DKI Usulkan 2 Juta KK Penerima Bansos Tahap 2 ke Kemensos

"Memang saya juga sudah membaca pro-kontranya masyarakat, kelompok pejalan kaki menginginkan lewat tetap jalan kaki di bawah. Jalan kaki di bawahkan tetap dibuka kemudian di atas sebagai alternatif pilihan," kata Pramono di Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).

Ia mengaku, keputusan untuk kembali membangun JPO Sarinah dilatarbelakangi kajian Pemprov DKI mengenai kebutuhan akses pejalan kaki yang ternyata masih membutuhkan sarana penyeberagan yang steril dari lalu lalang kendaraan.

"Jadi JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan," ungkap Pramono.

Baca juga : Tempatkan Tunawisma di GOR, Ini Alasan Pemprov DKI

Lagipula, wacana pembangunan ulang JPO Sarinah sudah berkembang sebelum Pramono menjabat Gubernur per awal tahun 2025 lalu.

"Urusan Sarinah, terus terang keputusannya sebenarnya sudah dulu. Tetapi kan saya sebagai Gubernur sekarang saya bertanggung jawab untuk itu," lanjutnya.

Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki mengkritik pembangunan kembali JPO Sarinah. Di mana, pada 2022, Anies Baswedan membongkar dan menutup JPO Sarinah dengan pertimbangan estetika kota. Langkah ini diambil agar pandangan ke arah Patung Selamat Datang serta deretan gedung bersejarah di sekitarnya tidak terhalang.

Sebagai penggantinya, saat itu Pemprov DKI membangun pelican crossing yang dinilai lebih ramah bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan ibu hamil karena mengusung prinsip kesetaraan di permukaan jalan. Menurut Koalisi Pejalan Kaki, keputusan membangun kembali JPO Sarinah di masa kepemimpinan Pramono justru memunculkan paradoks dalam penataan kota.

Di lokasi yang sebelumnya telah diadaptasi dengan konsep keselamatan jalan melalui pelican crossing, kebijakan menghidupkan kembali JPO dianggap mencerminkan langkah mundur. Pejalan kaki kembali diposisikan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan kendaraan bermotor, bukan sebaliknya.

Dengan mengembalikan JPO, Koalisi Pejalan Kaki memandang Pemprov DKI di kepemimpinan Pramono seakan memprioritaskan kelancaran arus kendaraan dibanding pengalaman dan kenyamanan pejalan kaki.

Hal ini menandai kemunduran dari prinsip kota yang menempatkan manusia sebagai pusat perencanaan ruang jalan. (Far/P-3)