Pemkot Tangsel Respons Kritikan Publik soal Pelatihan ASN di Bandung

PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas penyelenggaraan Leadership Training di Bandung yang dinilai menelan anggaran besar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tangsel, Wahyudi Leksono, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program resmi yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.

“Leadership Training ini bukan kegiatan mendadak. Program ini sudah ditetapkan dalam RKPD 2025 sebagai bagian dari agenda pengembangan kompetensi ASN Tangsel,” kata Wahyudi dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/12).

hari itu digelar dalam dua gelombang pada 9–10 dan 11–12 Desember 2025, dengan total peserta sebanyak 200 pejabat eselon II dan III. Menjawab pertanyaan publik mengenai pemilihan Bandung sebagai lokasi, Wahyudi menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian kebutuhan pelatihan.

Baca juga : Usaha Menurunkan Angka Stunting di Tangsel Berhasil Diganjar Banyak Penghargaan

“Bandung dipilih karena memiliki fasilitas pelatihan yang memadai, lingkungan belajar yang kondusif, serta ketersediaan narasumber berkualitas yang relevan dengan materi pengembangan kepemimpinan. Di sana, peserta dapat mengikuti sesi pelatihan secara fokus tanpa terdistraksi oleh rutinitas pekerjaan sehari-hari,” jelas Wahyudi.

Ia menambahkan, pemilihan lokasi luar kota bukan dimaksudkan untuk memanjakan peserta, melainkan memastikan efektivitas pembelajaran. “Tujuan kami adalah memastikan proses pembelajaran berjalan efektif. Pemilihan Bandung adalah pertimbangan profesional, bukan gaya-gayaan,” tegasnya.

Menanggapi tudingan pemborosan anggaran, Wahyudi menekankan bahwa Leadership Training adalah kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan pegawai secara berkelanjutan.

Baca juga : Berbekal Pengguna Aktif Sertifikat Terbanyak, Pemkot Tangsel Raih Penghargaan Nasional dari BSSN

“Pemerintah kota berkewajiban memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas keahlian, memperkuat strategi kebijakan, serta membangun karakter kepemimpinan. Ini bagian dari pembinaan yang harus dilakukan secara sinergis untuk mendorong kesuksesan organisasi,” kata dia.

Menurutnya, tanpa pelatihan kepemimpinan yang memadai, kualitas pelayanan publik akan stagnan dan tidak mampu menjawab tantangan birokrasi modern. “Pelayanan yang baik hanya bisa diberikan oleh SDM yang kompeten. Dan itu tidak terjadi secara otomatis, yang ada proses pembinaan dan peningkatan kapasitas yang memang harus didukung anggaran negara,” tegas Wahyudi.

Ia menambahkan bahwa pengembangan kapasitas ASN merupakan mandat institusi dan sejalan dengan prinsip Merit System sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menekankan peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan manajemen talenta.

“Ini bagian dari komitmen kami menerapkan Merit System secara konsisten dan objektif,” kata Wahyudi.

Wahyudi juga menegaskan bahwa BKPSDM Tangsel tidak menutup diri terhadap kritik publik. Justru, kritik dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan.

“Kami sangat menghargai kritik yang masuk. Itu artinya masyarakat peduli pada kualitas pemerintahan. Pemerintah tidak antikritik, dan kami berterima kasih atas perhatian publik terhadap program ini,” tutur Wahyudi.

Menurutnya, setiap masukan akan dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan di masa mendatang semakin efektif, efisien, dan transparan. (P-4)