Pengamat Soroti Lemahnya Mitigasi Kebakaran

Pengamat Tata Kota Yayat Supriyanta menilai banyaknya kebakaran di Ibu Kota mengindikasikan lemahnya penerapan standar proteksi kebakaran sesuai Permen PUPR 2006–2008. 

"Bangunan itu harus punya alarm, detektor panas, hidran, sprinkler, sampai jalur evakuasi yang jelas. Tapi kita lihat sendiri, banyak yang tidak punya,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, hari ini.

Yayat menekankan jalur evakuasi adalah masalah paling fatal. Dari sejumlah kasus kebakaran, banyak pekerja dan pengunjung tidak tahu ke mana harus lari karena tidak ada tanda arah atau jalurnya tertutup partisi bangunan.  "Ini kesalahan desain dan pengawasan. Jalur evakuasi itu bukan aksesori, itu penyelamat nyawa,” tegasnya.

Baca juga : Selidiki Penyebab Kebakaran Ruko di Jakpus, Tim Labfor Polri olah TKP

Ia juga menyoroti penggunaan bahan bangunan yang mudah terbakar pada interior maupun fasad. Demi estetika, banyak gedung menutup struktur dengan material plastik atau panel dekoratif yang memperparah penyebaran api. 

"Kita belajar dari kebakaran besar di Hong Kong. Material fasad yang mudah terbakar membuat api merambat dengan cepat. Jakarta harus belajar dari itu,” ucapnya.

Menurut Yayat, gedung yang sudah berusia 20–30 tahun perlu diaudit ulang karena sistem pemadaman, alarm, hingga jalur evakuasi kemungkinan tidak lagi sesuai standar. 

Baca juga : Korban Kebakaran Kemayoran di Pengungsian Terus Terima Bantuan

Namun belum ada ketegasan siapa lembaga yang bertanggung jawab melakukan audit tersebut. "Harus jelas, apakah dinas bangunan, pemadam, atau pihak independen. Kalau tidak jelas, semua saling lempar,” katanya.

Ia meminta pemerintah segera mewajibkan audit ulang pada gedung-gedung lama dan memastikan instalasi proteksi kebakaran dalam kondisi berfungsi. "Sprinkler ada tapi tidak tahu hidup atau tidak. Hidran ada tapi tidak ada tekanan air. Ini problem klasik,” ujarnya.

Menurut Yayat, tanpa pengawasan tegas dan revitalisasi sistem keselamatan, Jakarta akan terus berada dalam siklus kebakaran yang sama setiap tahunnya. "Keselamatan itu bukan pilihan. Harus jadi standar yang dipatuhi semua pihak,” tutupnya. (Far/P-1)