Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Sebanyak 500 unit rumah tidak layak huni bakal direnovasi dalam program bedah rumah hasil kolaborasi Kementerian Permukiman dan Kawasan Perkotaan (PKP) bersama pengembang PT Summarecon Agung Tbk. Program ini sekaligus mendukung prioritas nasional 3 Juta Rumah, yang tidak hanya fokus membangun rumah baru tetapi juga merenovasi rumah rakyat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program ini merupakan bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digerakkan pihak swasta.
“Program ini kelop sekali dengan agenda pemerintah, yakni program 3 juta rumah, khususnya melalui renovasi rumah tak layak huni,” ujar Maruarar di Bekasi, Kamis (23/8).
Menurut Maruarar, pemerintah memberikan dukungan penuh agar kolaborasi ini berjalan sukses.
“Insentifnya adalah rasa nyaman, rasa aman. Mereka melakukan pembangunan perumahan, perbaikan sekolah tanpa ada premanisme, didukung masyarakat, kemudian diapresiasi. Itu bentuk dari peran pemerintah. Ke depan, pajaknya bisa diberikan diskon bagi yang membangun untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
President Director PT Summarecon Agung, Adrianto P. Adhi, menjelaskan perusahaan mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk renovasi 500 rumah di Bekasi, dengan rata-rata biaya per unit sekitar Rp30 juta.
“Hingga kini, progres pembangunan baru mencapai 10%-15%\. Selain di Bekasi, program serupa juga akan diperluas ke Bandung, Karawang, Serpong, Kelapa Gading, Makassar, dan Bali,” kata Adrianto.
Untuk tahap awal, Summarecon melakukan Program Renovasi Bedah Fasilitas Umum di SDN Harapan Mulya 1 Kota Bekasi. Lokasi ini menjadi peresmian program serentak di berbagai wilayah pengembangan Summarecon.
Program tersebut dijadwalkan berjalan hingga 2045, dengan target 11 fasilitas direnovasi pada tahun pertama, kemudian 2 fasilitas per tahun hingga mencapai total 50 fasilitas umum.
Adapun Program Bedah 500 Rumah dibagi rata, 250 unit di 11 kecamatan Kota Bekasi dan 250 unit di 13 kecamatan Kabupaten Bekasi. Data penerima berasal dari pemerintah daerah, kemudian diverifikasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebelum renovasi dilakukan oleh Summarecon.
Director PT Summarecon Agung, Syarif Benyamin, menambahkan bahwa proyek ini juga melibatkan kontraktor dan pemasok bahan bangunan yang telah menjadi mitra lama perusahaan.
“Kami ingin memastikan program ini tepat sasaran. Verifikasi data dilakukan oleh Yayasan Budah Seji, sementara pelaksanaan fisik ditangani oleh Summarecon bersama para mitra,” jelas Syarif.
Program renovasi rumah ini juga menjadi bagian dari CSR Summarecon Agung dalam rangka HUT ke-50, dengan total alokasi dana sekitar Rp27,5 miliar, mencakup bedah rumah, renovasi fasilitas umum, beasiswa, hingga operasi katarak. (Z-10)
Pemerintah melalui PKP telah mengusulkan renovasi dua juta rumah tidak layak huni pada 2026. Hal ini didukung oleh PT Summarecon Agung, melalui Program Bedah Rumah dan Renovasi Fasilitas Umum.
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Rabu, 16 April 2025.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) kini menyediakan program rumah subsidi khusus untuk profesi wartawan
Rini, perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.
Pemerintah melalui PKP telah mengusulkan renovasi dua juta rumah tidak layak huni pada 2026. Hal ini didukung oleh PT Summarecon Agung, melalui Program Bedah Rumah dan Renovasi Fasilitas Umum.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengembangkan program Kredit Bangun Rumah di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, dengan dua tipe hunian.
Ketua Baznas Jawa Tengah, Ahmad Darodji, mengatakan, pihaknya turut berkomitmen dalam mendukung program-program dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi,
PROGRAM kolaboratif renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat (Jabar) resmi dimulai.
Setiap rumah akan mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan material dan Rp2,5 juta sebagai upah tukang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved