Pemkab Kebumen Catat Ada 13.660 Unit Rumah tidak Layak Huni

PEMKAB Kebumen, Jawa Tengah (Jateng) mencatat ada sebanyak 13.660 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan backlog perumahan atau kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat sebanyak 5.287 unit. Angka tersebut mengindikasikan perlunya campur tangan serius dari pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan sektor perumahan.

Menanggapi kondisi itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Kebumen, Sabtu (19/7). Kedatangan Fahri disambut Bupati Lilis Nuryani bersama Wakil Bupati Zaeni Miftah di Pendopo Kabumian, serta dihadiri Forkopimda Kebumen, mantan Bupati Mohamad Yahya Fuad, perwakilan Dinas PKP Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, dan BTN Cabang Kebumen.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lilis menyampaikan bahwa Pemkab Kebumen telah mengajukan usulan pembangunan dan rehabilitasi RTLH ke Kementerian PKP untuk tahun anggaran 2026. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengembangkan program Kredit Bangun Rumah di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, dengan dua tipe hunian, yakni tipe 22 seharga Rp88,5 juta dan tipe 30 seharga Rp100,2 juta. 

Baca juga : Baznas Renovasi 750 RTLH di 2025, Hari Ini Mulai Cair.

Pemkab berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sektor perumahan sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari lima prioritas pembangunan daerah pada 2026, dengan pagu indikatif sebesar Rp5 miliar.

Beberapa program strategis telah disiapkan, mulai dari pengembangan hunian layak bagi korban bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), penataan kawasan kumuh di bawah 10 hektare, pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru, hingga peningkatan sarana dan prasarana dasar seperti sanitasi, air limbah, drainase, dan transportasi. 

Bupati Lilis juga mengusulkan agar harga rumah subsidi di Kebumen yang berstatus sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah bisa ditekan di bawah Rp100 juta serta dibangun di atas lahan milik warga, bukan pengembang. Usulan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk tahun 2026 pun diserahkan langsung kepada Wamen PKP.

Baca juga : Penertiban PKL di Alun-Alun Kebumen Diwarnai Kericuhan

Fahri Hamzah menyoroti kesenjangan sosial yang masih tinggi di Kebumen. Ia menyebut bahwa ketimpangan menjadi masalah mendasar yang harus segera diatasi. “Kabupaten Kebumen tercatat sebagai yang termiskin di Jawa Tengah. Ketimpangan ini harus segera kita akhiri,” tegas Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menjabarkan tiga program unggulan yang tengah diusung kementeriannya. Pertama, program Renovasi 2 Juta Rumah per Tahun, yang menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan anggaran Rp21,8 juta per rumah. Dana tersebut dialokasikan untuk tahap persiapan (Rp1,8 juta), upah pemilik rumah (Rp2,5 juta), dan pembelian material (Rp17,5 juta). 

Ia juga mendorong pelibatan koperasi lokal dalam penyediaan bahan bangunan serta menekankan pentingnya standar kelayakan rumah seperti alas, dinding, dan atap (aladin).

"Program kedua adalah Restorasi Kawasan Pesisir, yang menargetkan 1.000 titik di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Program ini akan dikerjakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan alokasi anggaran Rp20 hingga Rp22 miliar per kawasan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas permukiman, memperbaiki lingkungan pesisir, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,"katanya.

Terakhir, untuk menekan backlog nasional yang kini mencapai sekitar 10 juta unit, Fahri mengusulkan pembangunan hunian vertikal di wilayah padat penduduk. Menurutnya, pembangunan rumah susun menjadi opsi realistis dalam mengatasi keterbatasan lahan dan mempercepat penyediaan tempat tinggal layak, terutama di kawasan perkotaan. 

Ia menegaskan bahwa harga rumah yang masih tinggi menjadi salah satu akar persoalan utama yang harus segera ditangani demi memenuhi hak dasar masyarakat terhadap hunian yang layak. (H-1)