Keluarga Agen Perubahan Cegah Tawur

PENDEKATAN preventif perlu di kedepankan ketimbang represif untuk mengatasi tawur yang menjadi salah satu masalah krusial di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI pun bakal menguatkan peran para ibu sebagai agen perubahan di dalam keluarga guna mengatasi persoalan tersebut. 

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI, Iin Mutmainnah. "Tawuran kita tidak akan pernah mau toleran. Sebelum menuju ke represif atau tindakan yang kita lakukan secara sanksi hukum bersama aparat, kami berharap kita semua berupaya untuk melakukan pendekatan secara preventif," katanya, akhir pekan lalu.

Menurut Iin, para ibu berperan menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang anak untuk meminimalisasi potensi hal negatif pada anak-anak mereka. "Karena biasanya faktor yang terjadi kebanyakan ketika anak melakukan tawuran mereka ingin memperoleh jati diri. Kemudian mereka ingin terlihat lebih eksis tetapi dengan lingkungan yang kebetulan mendapatkan lingkungan yang negatif."

Baca juga : Galang Negara Membela Palestina

Potensi negatif itu bisa dihalau melalui peran keluarga, khususnya ibu. Upaya yang juga bisa dilakukan, semisal memastikan anak keluar rumah dengan pengawasan. Dia mengakui bahwa tawur saat ini semakin kreatif, bukan sekadar antargeng atau kelompok yang sifatnya komunal secara kolektif di dalam satu lingkungan, tetapi juga sudah lebih meluas. "Sehingga dimungkinkan, misalkan tawuran di Jakarta Timur, orang yang datang itu bisa dari (Jakarta) pusat dari utara, barat, bahkan dari Tangerang dan Depok dan sebagainya," ujar Iin.

BENTUK SATGAS
Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mendorong Pemprov DKI agar membentuk satuan tugas (satgas) antitawuran melalui dana hibah yang disalurkan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ia menilai dana hibah seharusnya dapat diprioritaskan untuk menangani masalah ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum, seperti membentuk satgas tersebut. "Karena itu menyangkut masalah ketertiban umum, masalah bertentangan dengan hukum dan masalah kerawanan kejahatan,” ucap Inggard.

Baca juga : Jakarta Menuju Kota Global

Selama ini, sambung dia, dana hibah yang disalurkan kepada Forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawur di wilayah Jakarta. Padahal, mayoritas para pelaku dari kalangan remaja yang masih berstatus pelajar. Ia pun meminta Pemprov DKI berkoordinasi dengan kepolisian resor (Polres) dan komando distrik militer (Kodim) untuk membentuk satgas antitawuran.

Hal itu juga berlaku hingga tingkat desa atau kelurahan, seperti Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). “Nah, itu semua harus terintegerasi menciptakan satgas-satgas yang dibentuk yang tentu saja dengan operasional yang kita hibahkan. Jangan kita menghibahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya,” ujarnya.

CIPTAKAN KEAMANAN
Diperlukan keterlibatan keluarga dalam mengawasi anak-anak, terutama pergaulannya untuk menciptakan keamanan lingkungan. Prinsipnya, jika rumah damai maka lingkungan pun akan aman

Oleh karena itu, peran keluarga menjadi kunci dalam menjaga ketenteraman lingkungan dan mencegah potensi kejahatan sejak dini. "Niat baik sejak keluar rumah adalah langkah awal menciptakan ketertiban," kata Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat AKB Budi Prasetya.
Budi juga mengajak warga untuk memperbanyak aktivitas yang positif guna mencegah anak-anak terjerumus pada hal-hal negatif. "Lebih baik anak-anak kita isi waktunya dengan tenis meja, bulu tangkis atau belajar kelompok. Yang penting kegiatan positif dan membangun kebersamaan."

Sementara itu, Kapolsek Kemayoran Komisaris Agung Ardiyansyah menyebut kelompok pelaku tawur di wilayahnya telah didata dan dipanggil untuk diberikan pembinaan. Dia mendorong warga untuk menciptakan kearifan lokal serta menyarankan agar kegiatan olahraga malam tetap dilaksanakan sebagai langkah pencegahan kenakalan remaja.

"Kami sudah panggil kelompok seperti Sabara dan Baconet. Kalau terbukti memenuhi unsur pidana, kami akan proses hukum. Kami juga libatkan RT, RW dan sekolah untuk mengawasi anak-anak," katanya.

BUTUH RUANG EKSPRESI 
Gubernur DKI Pramono Anung mengungkapkan pihaknya terus berupaya menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi untuk berkarya. Salah satu cara ialah membuka beberapa taman di Jakarta selama 24 jam.

Dia meminta Dinas Pendidikan DKI membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat, khususnya anak-anak agar bisa berkarya dan menampilkan kebolehannya. "Bagi saya pribadi yang paling penting adalah energi positif anak-anak Jakarta ini tersalurkan di ruang-ruang yang benar. Jangan ekspresi anak-anak dituangkan dengan tawuran," ucap Pramono.

Pada kesempatan terpisah, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menginstruksikan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat untuk menindak tegas siswa pelaku tawur bersenjata tajam. "Tindak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mereka ada efek jerak dan tidak mengulang kembali perbuatannya," katanya.

Uus meminta peran sekolah-sekolah untuk memperkuat Satuan Tugas (Satgas) Anti Kekerasan. "Penanaman nilai anti kekerasan itu juga pencegahan, bukan hanya ketika pecah tawuran baru bergerak," tandasnya. (Ant/P-2)