Rekrutmen PPSU Dituding Tidak Transparan, Pramono: Tidak Semua Bisa Diterima

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta masih memproses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU). Namun, hingga kini belum ada pengumuman secara serentak mengenai hasil final rekrutmen itu.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku menerima sejumlah keluhan dan protes dari masyarakat yang belum diterima dalam proses rekrutmen PPSU itu. Ia menganggap bahwa protes disampaikan oleh pendaftar yang merasa belum diterima.

Baca juga : Usulan Kartu Janda Jakarta, Pramono: Aneh-aneh Saja

"Memang sekarang ini pastilah ada protes. Enggak semua orang bisa diterima di PPSU. Yang tidak diterima komplain dan sebagainya, menyampaikan tidak transparan," kata dia di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7).

Baca juga : Janji Pramono, Dana Operasional RT/RW Naik 25 Persen bukan Dua Kali Lipat

Ia menjelaskan, saat ini proses rekrutmen petugas PPSU masih berada di tingkat wali kota. Setelah itu, wali kota akan menyerahkan laporan proses rekrutmen ke Balai Kota DKI Jakarta. Artinya, proses rekrutmen petugas PPSU itu belum sepenuhnya selesai. "Jadi PPSU ini sekarang di wali kota, nanti laporan terakhir baru ke saya," ujar dia.

Soal Isu Orang Titipan dan Pungli

Lebih lanjut, Politikus PDIP itu memastikan, tidak ada istilah 'orang titipan' dalam proses penerimaan petugas PPSU. Proses rekrutmen itu dipastikan berjalan transparan.

Sebelumnya, beredar informasi terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas PPSU.

Sebelumnya, informasi yang diduga terjadi di wilayah Kelurahan Cipinang Muara itu disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jakarta Ali Lubis. Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengaku mendapatkan informasi dari salah seorang warga terkait dugaan praktik pungli rekrutmen PPSU pada akhir pekan lalu.

Warga itu melaporkan bahwa suaminya yang ikut proses rekrutmen petugas PPSU dimintai uang hingga jutaan rupiah. "Setelah saya melakukan sosialisasi ada masyarakat yang menyampaikan ke saya bahwa suaminya itu ikut mendaftar PJLP, PPSU di kelurahan. Namun dia laporkan, 'Pak suami saya diminta uang'. 'Berapa?" saya bilang. Sekitar 2 juta," kata dia di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Rabu (16/7). (M-1)