Pemecatan Direktur Bank DKI: Gubernur Jakarta Pramono Sebut Masalah Kembali Terulang

GUBERNUR Jakarta, Pramono Anung, memutuskan untuk memecat salah satu direktur Bank DKI pada Selasa (8/4). Pencopotan tersebut dilakukan setelah adanya masalah berkelanjutan pada layanan bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sejak 29 Maret 2025.

Pramono menegaskan bahwa permasalahan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Menurutnya, gangguan serupa telah terjadi beberapa kali sebelumnya di Bank DKI, khususnya terkait masalah pengelolaan sistem IT yang tidak dijaga dengan baik.

"Ini sudah ketiga kalinya, dan masalahnya hampir serupa, yakni kegagalan dalam pengelolaan IT yang tidak dilaksanakan dengan optimal," ujar Pramono di DPRD Provinsi Jakarta, Rabu (9/4).

Baca juga : Persoalan Bank DKI, Perlu Investigasi Lanjutan 

Ia juga menyebutkan bahwa gangguan layanan tersebut mengakibatkan kebocoran dana, meski ia enggan membeberkan jumlah pasti yang hilang.

"Ada kebocoran, namun jumlahnya hanya diketahui oleh direksi Bank DKI," tambahnya.

Sebagai langkah tegas, Pramono memutuskan untuk membebastugaskan Direktur IT Bank DKI. Keputusan ini berlaku mulai Selasa, bersamaan dengan rapat Pemprov Jakarta bersama jajaran direksi Bank DKI. "Kami ambil tindakan kepada Direktur IT yang sudah berulang kali gagal menangani masalah ini. Jabatan itu kini dirangkap oleh Direktur Umum," ungkapnya.

Baca juga : Pramono Pecat Direktur IT Bank DKI dan Lapor Bareskrim Polri Buntut Masalah Layanan

Tak hanya itu, Pramono juga meminta agar seluruh pihak yang memiliki akses password dan komputer di departemen terkait diganti.

"Saya juga telah meminta Direktur Utama untuk mengganti semua orang yang terlibat dengan sistem ini dan memilih orang-orang yang lebih kompeten," tegasnya.

Selain itu, Pramono menginstruksikan agar seluruh direksi Bank DKI dilaporkan kepada Bareskrim untuk penyelidikan lebih lanjut terkait masalah ini.

Baca juga : Tak Perlu Tergesa-gesa Vonis Bank DKI Diserang Hacker

"Semua pihak yang terlibat akan dilaporkan kepada Bareskrim untuk penyelidikan lebih lanjut," kata Pramono.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Pramono juga meminta agar audit independen dilakukan terhadap Bank DKI untuk melacak aliran dana yang bermasalah.

"Dalam sistem digital saat ini, jejak uang akan terlihat jelas," tambahnya.

Masalah layanan di Bank DKI sebelumnya sempat mengganggu nasabah, terutama pada aplikasi JakOne Mobile yang tidak bisa digunakan untuk transaksi antarbank, pembayaran QRIS, dan pengisian saldo uang elektronik sejak sebelum Lebaran. Nasabah hanya dapat melakukan transaksi sesama Bank DKI dan penarikan uang tunai melalui ATM. (Z-10)