Pj Gubernur belum Terima Kajian Penghapusan Koridor 1 Trans-Jakarta

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menegaskan penghapusan koridor 1 Trans-Jakarta rute Blok M-Kota masih sebatas wacana. Dia bahkan belum menerima berkas kajian terkait rencana penghapusan koridor tersebut.

"Belum sampai ke meja saya juga (berkas kajian)," jelasnya kepada awak media di Mal Sarinah Jakarta Pusat, Senin (23/12). 

Teguh mengatakan wacana tersebut masih bersifat pembahasan antara anggota legislatif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga untuk menghasilkan sebuah kebijakan masih sangat lama untuk dibahas. 

Baca juga : Pemprov DKI  Berdalih Tidak Hapus Koridor 1 Transjakarta, Hanya Rerouting

"Jadi belum sampai pada sifatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh kita," tegasnya.

Pihaknya akan membahas lebih lanjut secara naskah akedemis apa yang akan menjadi rujukan terhadap wacana itu. 

"Ibaratnya seperti naskah akademis yang masuk aja, sebelum bisa mencermati lebih jauh," tegas Dirjen Dukcapil Kemendagri itu. 

Baca juga : Kadishub DKI akan Hilangkan Koridor 1 Transjakarta, Kritikus : Karakter Pelanggan Transjakarta Berbeda dengan MRT

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan tidak menghapus layanan Trans-Jakarta setelah pembangunan MRT Fase 2A selesai. 

Dia berdalih hanya akan ada penyesuaian rute untuk memastikan efisiensi dan integrasi layanan transportasi publik. 
 
“Jakarta memiliki rencana induk transportasi yang mengedepankan efisiensi pengelolaan subsidi, termasuk Dana Public Service Obligation (PSO). Oleh karena itu, ketika MRT Fase 2A selesai dan beroperasi penuh dari Lebak Bulus hingga Kota, layanan Trans-Jakarta yang berhimpitan 100% dengan jalur MRT, seperti Koridor 1 Blok M-Kota, akan di-reroute. Ini tidak berarti layanan dihentikan, tetapi diarahkan ulang agar lebih optimal,” ujar Syafrin melalui keterangannya, Minggu (22/12).

Menurutnya, Trans-Jakarta berperan sebagai penghubung atau feeder untuk angkutan rel, termasuk MRT dan LRT. 

Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadikan transportasi berbasis rel sebagai tulang punggung sistem transportasi massal.
 
“Prinsipnya, Trans-Jakarta akan menjadi pelengkap untuk transportasi rel, bukan digantikan. Sebagai contoh, layanan di Bundaran HI tidak akan dihilangkan. Rute Trans-Jakarta akan tetap termanfaatkan dengan pola integrasi, misalnya dari Semanggi, Kebun Sirih, hingga Tanah Abang, untuk mendukung konektivitas,” jelas Syafrin. (P-5)