Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta merajut silaturahmi dengan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Acara halal bihalal bertajuk ‘Jakarta Sejuk, Merawat Kebhinekaan dan Memperkuat RI’ itu digelar di Ruang Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/5). Acara ini bertujuan meredam ketegangan menjelang Pemilu 2024.
Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq, dalam sambutannya, yang dibacakan Ketua Panitia Halal Bi Halal Syarif mengatakan, saat ini, Indonesia sudah memasuki tahun politik karena para calon legislator dan senator sudah mendaftarkan diri ke KPU.
Bahkan tidak lama lagi, kata dia, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan digelar di KPU RI.
Baca juga: Cak Imin Sebut Harus ada Unsur NU di Pilpres 2024
“Dinamika politik di Jakarta ke depan akan sangat menyita perhatian publik, karena Jakarta boleh disebut sebagai episentrum politik,” ujar Syarif.
Menurut dia, dalam dinamika ini tentu akan ada ketegangan dan berpotensi ekses atau peristiwa yang melampaui batas. Namun, potensi itu bisa diredam jika para pemangku kepentingan dan masyarakat kompak menjaga kedamaian saat Pemilu 2024 mendatang.
“Sebagai dinamika tentu lumrah, dan kita harus cerdas menempatkan diri dan mengelolanya sesuai peran masing-masing lembaga, pemerintah dan masyarakat,” lanjutnya.
Baca juga: Jadi Kader Potensial NU, Erick Thohir Dijagokan Sebagai Cawapres
Seberat apapun masalah yang dihadapi pada tahun politik ini, dia berharap Pemprov DKI Jakarta tetap fokus bekerja secara profesional, menjaga integritas dan menjunjung akuntabilitas. Hal ini penting ditekankan agar pelayanan publik di Jakarta tetap terjaga prima.
“Hubungan yang baik antara lembaga, Pemprov DKI, dan DPRD DKI harus solid dan kompak. Di sinilah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama ingin turut juga berkontribusi bersama lembaga-lembaga yang ada agar Jakarta terjaga kesejukannya serta kondusivitas meningkat,” ujarnya.
“Menjaga kondusifitas warga Jakarta menurut saya ini adalah perintah ajaran agama dan hukumnya wajib,” lanjutnya.
Dia juga menyadari, tantangan pembangunan di Indonesia khususnya di Jakarta makin hari dirasa cukup berat. Karena itu, diperlukan kerja keras secara bersama-sama antara Pemerintah dengan elemen masyarakat.
“Satu hal yang penting saya ingin tekankan adalah keteladanan dari Pemprov DKI Jakarta. Saya meyakini sejatinya masyarakat kita sangat mudah diajak kerja sama dan berkolaborasi,” ungkapnya.
Namun demikian, jelasnya, pihaknya merasa prihatin pada sikap aparatur yang tidak seirama dengan kebijakan yang sudah digariskan pimpinannya. Hal ini tentunya dapat mengganggu kepercayaan publik.
“Sebagai contoh fenomena pamer kemewahan hidup dan penyimpangan pajak yang notabene uang rakyat. Jika dilihat secara Fiqih pajak itu adalah penyimpangan, seperti ini PR kita bersama yang harus segara diatasi,” ujarnya.
Pada akhir sambutannya, dia mengajak Pemprov dan DPRD DKI untuk menumbuhkan kesadaran, bahwa nasib warga Jakarta digantungkan pada peran mereka. Diharapkan, mereka dapat lebih maksimal dan optimal dalam melayani masyarakat.
“NU sebagai ormas terbesar, dan kalau tidak salah juga ada sekitar 65 persen anggota DPRD DKI juga adalah KBNU (Keluarga Besar NU) merupakan potensi besar untuk menyatukan gerak langkah kita mensejahterakan warga Jakarta dengan terus mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta,” katanya.
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus NU yang hadir dalam acara halal bi halal tersebut. Kegiatan seperti ini dinilai penting untuk mempererat tali silaturahmi serta merupakan bentuk harmonisasi antara Pemprov DKI Jakarta dan PWNU yang diharapkan dapat melahirkan ide dan gagasan baru untuk kemanfaatan masyarakat.
“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi untuk kedatangannya di Balai Kota DKI. Semoga kegiatan ini membuka peluang untuk kemajuan dan kebermanfaatan yang lebih besar,” lanjutnya.
Heru juga memuji Nahdlatul Ulama atas peran dan kontribusinya selama ini dalam mengamalkan ajaran Islam, merawat toleransi antarumat beragama, memajukan kota, serta kesejahteraan masyarakat Jakarta.
“Dengan semangat kebersamaan, kita dapat berkontribusi pada kemajuan Jakarta yang akan berdampak positif bagi Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita Provinsi DKI Jakarta yaitu Sukses Jakarta untuk Indonesia,” jelas Heru. (Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan normalisasi akan dijalankan melalui komunikasi yang intensif dan menyeluruh.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved