Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berupaya memfasilitasi keluarga petugas eks Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) agar bisa melanjutkan tugas. Hal ini merupakan tanggapan atas aksi demonstrasi yang dilakukan eks. PJLP UPK Badan Air karena diberhentikan imbas pembatasan usia PJLP hanya sampai 56 tahun.
Dari data UPK Badan Air, ada 480 petugas yang terkena pemberhentian kerja karena penerapan pembatasan usia pekerja hanya sampai 56 tahun sesuai SK Gubernur No 1095/2022.
"Dari situ sudah kami akomodir anak-anaknya atau keluarganya untuk mengikuti seleksi," kata Kepala UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dadang saat dihubungi, Senin (20/3).
Baca juga: Aktivis Sarankan Pemprov DKI Buka Peluang UMKM Bagi Eks PJLP
Menurut dia, tidak ada perlakukan khusus bagi anak maupun kerabat dari eks PJLP UPK Badan Air yang diberhentikan karena usia. Mereka tetap harus mengikuti seleksi sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
"Karena kalau kita langsung angkat ya nanti melanggar. Jadi harus tetap ada seleksi," kata Dadang.
Baca juga: Usia Dibatasi Hanya 56 Tahun, 3.400 PJLP di DKI Bakal Jadi Pengangguran
Dari total 480 orang peserta seleksi yang merupakan anggota keluarga dari eks PJLP yang diberhentikan karena usia tersebut, 155 orang di antaranya tidak lulus. Tes yang dilakukan ada tiga tahap yakni tes tertulis, tes teknis dan wawancara.
"Ya mungkin yang masih berdemo adalah yang tidak lulus ini," jelasnya.
Dadang pun akan mengadakan dialog dengan eks PJLP yang masih menuntut hal tersebut.
"Nanti kita cari dulu waktunya yang pas untik berdialog dengan mereka," pungkas Dadang.
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meneken Kepgub 1095 tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan PJLP. Kepgub itu diteken Heru Budi pada 1 November 2022. Adapun ketentuan usia tercantum dalam poin D pedoman pengendalian penggunaan PJLP.
"Penyedia jasa lainnya perorangan berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun," demikian bunyi Kepgub Heru.
Kepgub ini melengkapi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan PJLP dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan PJLP. Mengingat di kedua Pergub ini tidak mengatur spesifik batas usia pegawai PJLP. (Z-10)
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW tahap I sebesar 25 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, faktor utama kebakaran mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik yang diperparah oleh meningkatnya konsumsi daya saat cuaca panas.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Dari 62,09% ASN yang obesitas, sebesar 40,03% masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06% obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).
Melalui lomba ini, Kepala Dinas PPAPP, Iin Mutmainnah memotivasi anak-anak untuk terus semangat belajar dan mengembangkan potensi diri secara optimal.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved