Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
IKATAN Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta telah melakukan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai kondisi pedestrian di Kota Jakarta. Survei dilakukan selama Oktober 2022 dengan margin of error sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan secara random sampling terhadap 844 responden yang tersebar di seluruh Jakarta.
“Survei ini bertujuan untuk mengetahui persepsi warga Jakarta terhadap kondisi dan kualitas pedestrian di Jakarta sekaligus menyerap masukan pembangunan, perbaikan dan pembangunan pedestrian di masa mendatang,” ujar Dani Muttaqin dari IAP DKI Jakarta dalam keterangannya, Senin (14/11).
Dari survei tersebut terungkap bahwa lebih dari 90% responden menilai pedestrian dan trotoar di Jakarta sudah cukup baik. Sedangkan dari sisi ketersediaan 55,2% responden menyatakan sudah merasakan keberadaan pedestrian dan 93,8% responden menyatakan masih memerlukan penambahan jalur pedestrian di DKI Jakarta. Permintaan penambahan trotoar tertinggi berasal dari Jakarta Utara (63,6%) dan Jakarta Selatan (60,6%).
“Jadi meskipun secara kualitas dirasakan sudah cukup baik, namun secara kuantitas dirasakan masuk perlu penambahan” ujar Dani Muttaqin.
Untuk fasilitas pendukung trotoar, yang menyatakan cukup hingga sangat baik mencapai 90,2% responden. Kualitas fasilitas pendukung trotoar pun dirasakan cukup dan sangat baik oleh warga Jakarta dengan persentase 90,4%.
Fasilitas pendukung trotoar yang paling banyak dijumpai penduduk Jakarta antara lain lampu penerangan, pohon/jalur hijau, kursi, penunjuk arah, jalur teduh dan CCTV.
Baca juga : Pengguna Commuter Terus Meningkat, KAI: Hindari Jam Sibuk
Meskipun demikian, penduduk Jakarta menyatakan masih memerlukan adanya penambahan fasilitas pendukung trotoar terutama CCTV (65,4%), jalur teduh (46%) dan kursi (43,5%),” ungkap survei tersebut.
“Lebih dari 90% responden sepakat bahwa fasilitas pendukung trotoar di Jakarta ada sudah cukup baik. Dan memang dapat kita lihat dan rasakan terjadi peningkatan signifikan terhadap kuantitas dan kualitas pedestrian di Jakarta, dimana pejalan kaki diberikan prioritas. Hal ini merupakan signal positif dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai walkable city” ungkap Dani Muttaqin.
Sekitar 82,5% responden di Jakarta menyatakan bahwa fasilitas penunjang disabilitas ditrotoar sudah cukup baik. Tetapi masih perlu penambahan fasilitas penunjang disabilitas di trotoar-trotoar Jakarta meliputi tambahan keramik difabel (53%), guiding block (39,3%), tiang penghambat sepeda motor dan dot tactile penunjuk arah trotoar.
Survei juga mengungkapkan bahwa sekitar 89,5% respon merasa aman dengan kondisi trotoar di Jakarta dan 90,6% sudah merasa nyaman. Meski rasa aman dan nyaman cukup tinggi, namun ada sekitar 53,7% responden yang merasakan adanya hambatan saat menggunakan trotoar yang disebabkan oleh pedagang kaki lima (63,7%), kendaraan parkir (60,5%), kendaraan bermotor yang melintas di trotoar serta adanya fasilitas pendukung trotoar yang menghalangi para pejalan kaki.
“Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi, seiring dengan penambahan jumlah dan kualitas pedestrian yang terus meningkat. Harus ada upaya dan kerja lebih besar untuk mengurangi berbagai gangguan terhadap kenyamanan pejalan kaki yang sekarang masih banyak terjadi,” sebut Dhani. (RO/OL-7)
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), optimistis pekerjaan proyek tahun 2023 selesai tepat waktu.
Total anggaran Rp15 miliar disiapkan untuk revitaliasasi empat titik pedestrian di Jakarta Pusat.
Seni mural tersebut menjadi kokreasi antara Fanta dan +Jakarta.
"Ini sejarah baru di Jakarta dan Indonesia karena kita memulai sebuah proyek pembangunan jalan pedestrian di bawah tanah,"
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved