Normalisasi Kali Dilanjutkan, Pemprov DKI Data Warga yang Direlokasi

PROGRAM normalisasi kali akan kembali dilanjutkan di masa kepemimpinan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pembebasan lahan terus diupayakan oleh Pemprov DKI bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta agar Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) leluasa mengembalikan lebar dan kedalaman kali-kali yang ada di Jakarta.

Menyusul pembebasan lahan yang akan dilakukan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta juga mendata warga yang terimbas proyek tersebut sehingga harus direlokasi ke rusun. Pendataan dilakukan bersama jajaran pemerintah kota setempat.

"Ya itu tugas kami dengan wali kota untuk mendata seberapa banyak warga yang potensial terdampak dan kemudian kita petakan untuk rusun mana yang bisa menampung," kata Kepala DPRKP DKI Jakarta Sardjoko ditemui di Jakarta, Kamis (27/10).

Baca juga:  Normalisasi Kali Ciliwung Kembali Dilanjutkan Tahun Depan

Menurut dia, rusun-rusun di DKI pun masih banyak yang kosong untuk dijadikan tempat relokasi bagi warga terdampak proyek normalisasi. Rusun-rusun yang kosong tersebut juga saat ini masih terdaftar untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan sebagai lokasi isolasi terkendali pasien covid-19 tanpa gejala. Di antaranya adalah Rusun Nagrak yang memiliki kapasitas 2.250 unit, Rusun Daan Mogot dengan 450 unit yang masih kosong, serta Rusun Pologebang dengan 675 unit yang masih kosong.

Selain itu, pihaknya juga masih bisa memanfaatkan Rusun Pasar Rumput. Rusun yang berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya itu dikhususkan untuk menampung warga yang terimbas program normalisasi khususnya di wilayah Jakarta Selatan.

"Ya ada Pasar Rumput. Nanti itu juga bisa," tuturnya.(OL-5)