Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PROGRAM normalisasi kali akan kembali dilanjutkan di masa kepemimpinan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pembebasan lahan terus diupayakan oleh Pemprov DKI bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta agar Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) leluasa mengembalikan lebar dan kedalaman kali-kali yang ada di Jakarta.
Menyusul pembebasan lahan yang akan dilakukan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta juga mendata warga yang terimbas proyek tersebut sehingga harus direlokasi ke rusun. Pendataan dilakukan bersama jajaran pemerintah kota setempat.
"Ya itu tugas kami dengan wali kota untuk mendata seberapa banyak warga yang potensial terdampak dan kemudian kita petakan untuk rusun mana yang bisa menampung," kata Kepala DPRKP DKI Jakarta Sardjoko ditemui di Jakarta, Kamis (27/10).
Baca juga: Normalisasi Kali Ciliwung Kembali Dilanjutkan Tahun Depan
Menurut dia, rusun-rusun di DKI pun masih banyak yang kosong untuk dijadikan tempat relokasi bagi warga terdampak proyek normalisasi. Rusun-rusun yang kosong tersebut juga saat ini masih terdaftar untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan sebagai lokasi isolasi terkendali pasien covid-19 tanpa gejala. Di antaranya adalah Rusun Nagrak yang memiliki kapasitas 2.250 unit, Rusun Daan Mogot dengan 450 unit yang masih kosong, serta Rusun Pologebang dengan 675 unit yang masih kosong.
Selain itu, pihaknya juga masih bisa memanfaatkan Rusun Pasar Rumput. Rusun yang berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya itu dikhususkan untuk menampung warga yang terimbas program normalisasi khususnya di wilayah Jakarta Selatan.
"Ya ada Pasar Rumput. Nanti itu juga bisa," tuturnya.(OL-5)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Selain bantuan perumahan, masyarakat juga akan mendapatkan dukungan berupa alat bantu usaha
Pada Januari 2025 ini jalannya pembangunan ditargetkan telah mencapai 60%
Sedikitnya 100 warga kolong tol dalam kota Km 25, sekitar Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta Utara, hingga kemarin memilih tetap bertahan di posko pengungsian yang berdiri di kawasan tersebut.
Pedagang tidak masalah dipindahkan dengan harapan tempat baru bisa mendatangkan konsumen lebih banyak
Pemindahan pedagang ini bertujuan agar kegiatan jual beli pedagang tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di sekitar Senen
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved