Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) merilis terkait kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta. Beberapa bidang yang selalu dihadapi pemerintah setiap tahunnya dinilai ada yang memuaskan hingga tidak puas.
Direktur Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan terkait penyediaan sarana kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan dan menyedak akan sarana pendekatan merupakan bidang yang mendapatkan penilaian baik dari masyarakat.
“Adapun 3 bidang yang paling rendah yakni mengatasi kemacetan 42% menyatakan sudah baik, ini masih menjadi PR bagi pemerintah,” ujarnya di diskusi dan survey di Youtube LSI, Jumat (21/10).
Kendati demikian, Djayadi mengatakan selama 3 tahun terakhir bahwa Jakarta tidak lagi masuk ke daftar 10 kota termacet di dunia. “Tapi soal kemacetan ini mulai terlihat lagi pasca pandemi usai,” ujarnya.
Selain itu persoalan program pemberantasan korupsi hanya 47% cukup puas. Sedangkan program pengurangan penduduk miskin mendapati 51% masyarakat puas.
Baca juga: Soal Renovasi Masjid JIC, DKI Bahas Tambahan Anggaran
“Mayoritas menilai positif di hampir setiap bidang, kecuali dalam mengatasi kemacetan, pemberantasan korupsi, dan mengurangi jumlah penduduk miskin,” ujarnya.
Sebelumnya, Djayadi juga menjelaskan berbagai kondisi umum di Jakarta yang dinilai umumnya positif oleh warga DKI Jakarta. Saat ini mayoritas menilai kondisi pelaksanaan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta sangat baik-baik.
“Saat ini lebih banyak yang menilai kondisi politik sangat baik/baik. Saat ini kebanyakan menilai ekonomi "sedang", sementara yang menilai baik sangat baik lebih banyak daripada yang menilai buruk/sangat buru,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi ekonomi rumah tangga saat ini kebanyakan dinilai "tidak ada perubahan", sementara yang menilai lebih baik/ jauh lebih baik lebih banyak dibandingkan yang menilai lebih buruk/jauh lebih buruk.
“Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi ekonomi saat ini kebanyakan dinilai "tidak ada perubahan", sementara yang menilai lebih baik/ jauh lebih baik lebih banyak dibandingkan yang menilai lebih buruk/jauh lebih buruk,” pungkasnya. (OL-4)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Pramono sudah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyiapkan relokasi untuk para pedagang tersebut.
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW tahap I sebesar 25 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, faktor utama kebakaran mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik yang diperparah oleh meningkatnya konsumsi daya saat cuaca panas.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Dari 62,09% ASN yang obesitas, sebesar 40,03% masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06% obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved