Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) merilis terkait kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta. Beberapa bidang yang selalu dihadapi pemerintah setiap tahunnya dinilai ada yang memuaskan hingga tidak puas.
Direktur Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan terkait penyediaan sarana kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan dan menyedak akan sarana pendekatan merupakan bidang yang mendapatkan penilaian baik dari masyarakat.
“Adapun 3 bidang yang paling rendah yakni mengatasi kemacetan 42% menyatakan sudah baik, ini masih menjadi PR bagi pemerintah,” ujarnya di diskusi dan survey di Youtube LSI, Jumat (21/10).
Kendati demikian, Djayadi mengatakan selama 3 tahun terakhir bahwa Jakarta tidak lagi masuk ke daftar 10 kota termacet di dunia. “Tapi soal kemacetan ini mulai terlihat lagi pasca pandemi usai,” ujarnya.
Selain itu persoalan program pemberantasan korupsi hanya 47% cukup puas. Sedangkan program pengurangan penduduk miskin mendapati 51% masyarakat puas.
Baca juga: Soal Renovasi Masjid JIC, DKI Bahas Tambahan Anggaran
“Mayoritas menilai positif di hampir setiap bidang, kecuali dalam mengatasi kemacetan, pemberantasan korupsi, dan mengurangi jumlah penduduk miskin,” ujarnya.
Sebelumnya, Djayadi juga menjelaskan berbagai kondisi umum di Jakarta yang dinilai umumnya positif oleh warga DKI Jakarta. Saat ini mayoritas menilai kondisi pelaksanaan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta sangat baik-baik.
“Saat ini lebih banyak yang menilai kondisi politik sangat baik/baik. Saat ini kebanyakan menilai ekonomi "sedang", sementara yang menilai baik sangat baik lebih banyak daripada yang menilai buruk/sangat buru,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi ekonomi rumah tangga saat ini kebanyakan dinilai "tidak ada perubahan", sementara yang menilai lebih baik/ jauh lebih baik lebih banyak dibandingkan yang menilai lebih buruk/jauh lebih buruk.
“Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi ekonomi saat ini kebanyakan dinilai "tidak ada perubahan", sementara yang menilai lebih baik/ jauh lebih baik lebih banyak dibandingkan yang menilai lebih buruk/jauh lebih buruk,” pungkasnya. (OL-4)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Tercatat hanya ada 10 kota destinasi yang meliputi, Solo, Cilacap, Lampung, Sragen, Kebumen, Yogyakarta, Kediri, Semarang, Malang, dan Tasik.
Jika ASN DKI Jakarta kedapatan tidak netral, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Suswono akan lanjutkan program-program gubernur sebelumnya karena memang sudah dirasakan oleh masyarakat. Tak hanya dilanjutkan, Suswono juga tegaskan akan ditingkatkan.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan enam tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk dalam kriteria sangat rawan.
Pemprov DKI Jakarta bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan melakukan rekayasa cuaca pada saat penyelenggaraan Pilkada 2024.
Diketahui, masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut akan berakhir pada Minggu (16/10) besok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved