Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
UNTUK mencapai target cakupan pelayanan 100% pada 2030, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PAM Jaya berkolaborasi dengan PT Moya Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Optimalisasi Aset Eksisting dan Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling di Ruang Pola Balaikota, Jumat (14/10).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga menyaksikan penanadatangan MoU tersebut merasa bersyukur karena proses panjang akhirnya telah tuntas. Beragam tantangan lintas generasi yang dihadapi Jakarta terkait penyediaan air minum, kini menemukan jalan terang.
"Kami percaya penandatanganan pagi ini merupakan babak bersejarah yang menjadikan keluarga di Jakarta mendapat air minum dengan mudah dan murah. Kami ingin hak dasar warga terpenuhi, sehingga negara harus hadir memberikan rasa kesetaraan," ucap Anies.
"Kami betul-betul bersyukur karena sudah melewati fase panjang. Cakupan pelayanan kami mencapai angka 64% dan kami harap ke depan bisa 100%. Kami ingin seluruh rumah tangga di Jakarta mendapatkan akses air minum," lanjutnya.
Anies juga berharap korporasi tersebut melihat penyediaan air minum bagi warga merupakan tanggung jawab bersama, baik yang di pemerintahan maupun swasta. "Insyaallah ini berjalan lancar. Saya berharap kepada semua pihak melihat proses ini bukan sekadar tanggung jawab korporasi milik PAM Jaya atau Moya, ini hak dasar warga dan kami bertanggung jawab melunasinya," pesannya.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR serta disaksikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan di Kantor Kemenko Marves, pada 3 Januari 2022. Nota Kesepakatan di atas, kemudian dilanjutkan dengan Pergub Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang dalam Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan penugasan dapat dilakukan melalui kerja sama badan usaha.
Peningkatan akses terhadap air minum perpipaan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 6.1, yakni mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman serta terjangkau bagi semua. Kerja sama ini merupakan solusi dari upaya peningkatan 100% cakupan pelayanan air minum perpipaan di DKI Jakarta oleh pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan PAM Jaya. Saat ini cakupan pelayanan PAM Jaya baru sebesar 66%, dan untuk mencapai 100% cakupan pelayanan, PAM Jaya membutuhkan suplai air baru sebesar sekitar 11.000 liter per detik serta pipa sepanjang 4.000 km. (OL-14)
Menurut dia, jika ada masalah, bukan berarti kebijakan taman yang buka 24 jam dihentikan karena taman yang dibuka 24 jam itu juga mendapat respons yang baik dari sejumlah warga.
Pramono mengatakan, berdasarkan data penjualan, pembelian dan kunjungan di Jakarta yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, angka yang didapat saat ini telah melampaui target.
Adapula yang turut membandingkan penanganan tawuran yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer.
Saat ini, masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin bisa mencapai 3.600 orang.
Pramono Annung mengatakan daycare balai kota lebih bagus ketimbang daycare Sekretariat Kabinet.
Pramono mengatakan bahwa ia merupakan orang Jawa tetapi dalam kultur Betawi ia akan memperjuangkan semua ciri khas Betawi agar menjadi tuan rumah di kota sendiri.
Dari sumber pendanaan yang selama ini terjadi untuk infrastruktur air, 90% masih dikeluarkan dari dana pemerintah, sementara partisipasi swasta baru sekitar 2%.
"Kami juga sudah mempersiapkan anggaran untuk operasional truk tangki penyuplai air bersih yang jumlahnya ada lima unit dengan kapasitas 5.000 liter dan 4.000 liter,"
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Warga protes karena sulit mendapat distribusi air bersih yang sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir.
MASYARAKAT Kabupaten Bekasi meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadikan penuntasan krisis air bersih sebagai program prioritas dalam lima tahun ke depan
Digelar pada 10-13 September 2025 di JIExpo Kemayoran, Water Indonesia menyoroti kebutuhan terhadap pengelolaan air yang efisien dan berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved