Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BUPATI Kepulauan Seribu Junaedi mengatakan lebih murah menggunakan transportasi helikopter jika ingin mengunjungi Pulau Panjang.
"Kalau menurut saya lebih murah, cuma dari kapasitasnya memang boat bisa banyak, heli kapasitasnya cuma 6," ujarnya usai rapat dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7).
Selain itu, ia juga mengatakan dengan adanya Helipad ini diharapkan bisa membantu jalur transportasi warga yang akan berkunjung untuk berwisata religi.
"Ya itu mengumpan wisata yang mungkin menggunakan helipad. Mungkin dari Pondok Cabe sama Halim, yang takut dengan gelombang pasang, bisa menggunakan heli," ujarnya.
Sejauh ini, penggunaan Helipad dilaksanakan gratis dan tanpa adanya retribusi dari pemerintah. Junaedi mengatakan, perlu adanya regulasi yang mengatur akan hal tersebut.
"Iya harus ada, ada regulasinya, harus ada perdanya, yang itu harus kita bangun ke depan," tuturnya.
Baca juga: Wisatawan Diminta Berhati-hati ada Bulu Babi di Pulau Panjang
Selain Helipad, untuk menjaring para wisatawan, dirinya juga berharap diadakan pembangunan runaway untuk pesawat kecil.
"Mungkin ini nanti kita usulkan ke pak gub atau dprd terkait pembangunan runaway di pulau panjang, untuk mendukung pariwisata juga untuk mendukung kalau ada kedaruratan, percepatan transportasi ke pulau seribu," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menemukan helipad ilegal di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Dianggap ilegal, karena tidak ada laporan ke Pemprov DKI.
"Lahan ini digunakan oleh swasta, harusnya kalau helipad itu resmi, setiap kali mendarat kan memberi pemasukan ke Pemprov, tapi selama ini tidak," ujar Pras di Pulau Panjang beberapa waktu lalu.
Pras menuturkan, lantaran tidak adanya laporan, secara otomatis Pemprov DKI tidak menerima retribusi dari tempat parkir helikopter tersebut. Dia pun menuding, retribusi helipad tersebut justru masuk ke kantung oknum tertentu secara tidak sah.
"Dia tidak melaporkan secara transparan bahwa di dalam itu ada pemanfaatan lahan. Kan itu ada duitnya bos. Duitnya lari ke mana? Ke oknum kan," ungkap Pras.(OL-5)
Kecelakaan helikopter yang menewaskan Vichai itu terjadi pada 27 Oktober 2018.
Pengiriman dan perakitan helikopter serbu tersebut akan dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang akan memakan waktu 6 - 24 bulan.
Yusri mengatakan Mabes Polri juga menurunkan helikopter untuk membantu proses pembagian bantuan mengingat akses jalan yang terputus akibat banjir.
Keberadaan fasilitas medis dan perlengkapan yang tersedia di helikopter dan Cengkareng Heliport nanti mampu melayani kebutuhan kesehatan pelanggan.
Beberapa menit setelah pesawat helikopter jatuh, kedua orang yang berada di dalamnya keluar dan berenang ke tepi Situ Rawa Jemblung dan dibantu warga untuk mendapatkan perawatan.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia salah satu awak yang menjadi siswa pada latihan Helikopter tersebut adalah Ketua Komite Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari.
PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) buka suara mengenai penjualan Pulau Panjang di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved