Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMACETAN masih menjadi masalah utama yang belum selesai untuk Ibu kota DKI Jakarta. Serangkaian program dan kebijakan untuk mengurai kemacetan, nampakanya masih belum masksimal. Salah satu penyebab, belum adanya peraturan daerah yang secara tegas untuk mengurangi kemacetan.
Hal tersebut diungkap Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang. Ia menyebutkan konsep push and pull kebijakan yang diterpakan pemerintah daerah harus seimbang.
Baca juga: Yuk, Ikutan Summer Sport Klub di Kuningan City Mall, Ini Daftar Kegiatannya
“Push itu kita mendorong agar masyarakat patuh dengan peraturan yang ada, misalnya kalau melanggar langsung ditindak, selain itu untuk pull kita perlu menarik para warga agar mau menggunakan transportasi umum,” ujarnya saat dihubungi Media Indoensia, Rabu (6/7).
Ia menilai, sia-sia ketika pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, namun peraturan lainnya masih memungkinkan untuk menggunakan kendaraan pribadi.
Selain itu ia juga mengkritisi mengenai tempat parkir liar yang ada di Jakarta. Tidak hanya lokasi parkir liar, dirinya juga berharap pemerintah juga bisa mengurangi parkir resmi.
“Kantung-kantung parkir resmi atau tidak resmi harus dikurangi, karena kalau pemerintah tetap menyediakan kantung parkir atau uang parkir, warga tetap menggunakan kendaraan pribadi, sehingga gembar-gembor naik MRT, bus Transjakrta, LRT tidak signifikan,” paparnya.
Beberapa lokasi parkir saat ini dikelola oleh warga yang tinggal di daerah tersebut, maupun ada beberapa oknum yang menjalankan kegiatan parkir liar.
Menurut Deddy, hal ini bisa segera teratasi jika peraturan daerah mengenai parkir liar dengan tegas dikeluarkan. “Kalau udah secara tegas ada Perdanya, polisi juga pasti akan menilang secara langsung,” jelasnya.
Menurut Deddy, ada kebijakan lain yang belum terlampau signifikan yakni penerapan ganjil genap di beberapa ruas jalan ibu kota Jakarta. Kemacetan tersebut dikarenakan, beberapa warga bisa memilki dua mobil sekaligus.
“Ganjil genap yang paling efektif itu saat Asian Games 2018, saat itu sangat terasa sekali dampaknya,” papar Deddy.
Seharusnya, lanjut Deddy, penerapan ganjil genap seharusnya dilakukan sepanjang hari. Hal itu akan berdampak langsung terhadap kondisi jalan raya ibu kota.
“Contohnya saya yang rumahnya di Serpong, jalan dari rumah jam 7 pagi sampai jakarta Jam 9, udah selesai ganjil genapnya, jadi tetap macet,” pungkasnya. (OL-6)
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta.
Salah satu komoditas yang menjadi sorotan utama dalam pengawasan ini adalah gas elpiji tabung 3 kilogram.
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved