Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KEMACETAN masih menjadi masalah utama yang belum selesai untuk Ibu kota DKI Jakarta. Serangkaian program dan kebijakan untuk mengurai kemacetan, nampakanya masih belum masksimal. Salah satu penyebab, belum adanya peraturan daerah yang secara tegas untuk mengurangi kemacetan.
Hal tersebut diungkap Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang. Ia menyebutkan konsep push and pull kebijakan yang diterpakan pemerintah daerah harus seimbang.
Baca juga: Yuk, Ikutan Summer Sport Klub di Kuningan City Mall, Ini Daftar Kegiatannya
“Push itu kita mendorong agar masyarakat patuh dengan peraturan yang ada, misalnya kalau melanggar langsung ditindak, selain itu untuk pull kita perlu menarik para warga agar mau menggunakan transportasi umum,” ujarnya saat dihubungi Media Indoensia, Rabu (6/7).
Ia menilai, sia-sia ketika pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, namun peraturan lainnya masih memungkinkan untuk menggunakan kendaraan pribadi.
Selain itu ia juga mengkritisi mengenai tempat parkir liar yang ada di Jakarta. Tidak hanya lokasi parkir liar, dirinya juga berharap pemerintah juga bisa mengurangi parkir resmi.
“Kantung-kantung parkir resmi atau tidak resmi harus dikurangi, karena kalau pemerintah tetap menyediakan kantung parkir atau uang parkir, warga tetap menggunakan kendaraan pribadi, sehingga gembar-gembor naik MRT, bus Transjakrta, LRT tidak signifikan,” paparnya.
Beberapa lokasi parkir saat ini dikelola oleh warga yang tinggal di daerah tersebut, maupun ada beberapa oknum yang menjalankan kegiatan parkir liar.
Menurut Deddy, hal ini bisa segera teratasi jika peraturan daerah mengenai parkir liar dengan tegas dikeluarkan. “Kalau udah secara tegas ada Perdanya, polisi juga pasti akan menilang secara langsung,” jelasnya.
Menurut Deddy, ada kebijakan lain yang belum terlampau signifikan yakni penerapan ganjil genap di beberapa ruas jalan ibu kota Jakarta. Kemacetan tersebut dikarenakan, beberapa warga bisa memilki dua mobil sekaligus.
“Ganjil genap yang paling efektif itu saat Asian Games 2018, saat itu sangat terasa sekali dampaknya,” papar Deddy.
Seharusnya, lanjut Deddy, penerapan ganjil genap seharusnya dilakukan sepanjang hari. Hal itu akan berdampak langsung terhadap kondisi jalan raya ibu kota.
“Contohnya saya yang rumahnya di Serpong, jalan dari rumah jam 7 pagi sampai jakarta Jam 9, udah selesai ganjil genapnya, jadi tetap macet,” pungkasnya. (OL-6)
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Turki sepanjang 2025.
Para pengurus menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait penguatan komunikasi dan efektivitas kerja-kerja partai ke depan.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menghadiri kegiatan Karang Taruna Kembangan Fest 2025 di kawasan Puri CNI, Kembangan, Jakarta Barat.
Ikatan Keluarga Dewan (IKD) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar berbagai perlombaan di Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta.
Komunitas ini memiliki ambisi besar, yakni mengirimkan wakil untuk bertanding di ajang-ajang kompetitif nasional dan internasional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan di Jakarta akibat gempa bumi bermagnitudo 4,9 yang berpusat di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved