Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa surat permohonan bantuan dana yang berlabel institusi Kantor Staf Presiden (KSP) adalah palsu.
KSP, sebagai salah satu lembaga negara, memperoleh dana dari APBN untuk menjalankan seluruh program dan kegiatan.
"Surat itu tidak benar. Semuanya dipalsukan. KSP tidak ada minta-minta begitu. Semua kegiatan didukung sepenuhnya oleh APBN. Kalau ada yang minta di luar itu saya pastikan penipuan," ujar Moeldoko di Lantornya, Jakarta, Rabu (6/4).
Ia pun memastikan akan mengambil langkah hukum guna menyelesaikan kasus penipuan tersebut.
Moeldoko telah memerintahkan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin, sebagai salah satu pihak yang namanya dicatut, untuk melapor ke Bareskrim Polri.
"Saya minta Pak Ngabalin melapor ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti secara hukum. KSP harus bersih dari berbagai tipu daya, penipuan yang pada akhirnya merugikan masyarakat," papar mantan panglima TNI itu.
Moeldoko menambahkan, sedianya, pencatutan nama KSP saat ini bukan kali pertama terjadi.
Sebelumnya, ada pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk mengundang seseorang.
Selain itu, ada juga surat palsu berlogo KSP yang ditujukan kepada kepala kantor pertanahan Minahasa.
Ia pun memastikan bahwa seluruh tindakan penipuan itu dilakukan oleh orang yang berada di luar lingkup KSP.
"Kalau ada anggota saya melakukan itu, saya akan copot dia karena semua yang masuk ke sini sudah membawa pakta integritas," tandasnya. (OL-8)
KEPALA KSP memberikan arahan kepada Asosiasi Kratom Afilisiasi (AKA) Indonesia untuk segera melakukan konsolidasi dengan pihak berkepentingan lain terkait bisnis kratom.
Mobil tersebut akan diprioritaskan dulu bagi pejabat di tingkat pusat. Sedangkan, untuk pejabat daerah belum dipastikan.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved