Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, memberikan tanggapan terkait informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta yang menyebut adanya potensi pergerakan tanah di sejumlah lokasi di Jakarta.
Menanggapi informasi ramalan tersebut, Riza menyatakan, kemungkinan bisa terjadi disebabkan adanya peningkatan kebutuhan air melalui pompa. Pihaknya kini berupaya untuk meningkatkan distribusi air bersih melalui PAM Jaya agar mengurangi penggunaan air tanah.
Baca juga: Ragunan Larang Masuk Anak 6-12 Tahun yang Belum Divaksin
"Memang di Jakarta ini ada penurunan permukaan air tanah, ya. Jadi kita berupaya untuk mengurangi pemakaian air tanah, maka kami harapkan ada dukungan dari masyarakat dan swasta," kata Riza di Jakarta, Rabu (2/3/2022) malam.
Sebagai informasi, BPBD Jakarta menyebutkan, sebanyak 10 lokasi di Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim) berpotensi mengalami pergerakan tanah tingkat menengah pada Maret 2022.
"Informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) Kementerian ESDM, beberapa lokasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta berada pada zona menengah," tulis unggahan dalam akun media sosial Instagram BPBD DKI Jakarta yang dipantau Selasa (1/3/2022).
Baca juga: DPRD Jakarta Heran ASN Terima Subsidi Transportasi
Pada zona menengah ini, BPBD Jakarta menyebutkan, dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. (Ssr/A-3)
Anies mengklaim Pemprov DKI telah melakukan penindakan terhadap gedung pencakar langit yang masih melakukan penyedotan air tanah, termasuk di kawasan Sudirman-Thamrin.
Eksploitasi air tanah terjadi karena akses air PDAM masih terbatas. Anggaran untuk PDAM pun dari tahun ke tahun hanya ratusan miliar dan dianggap tidak realistis
DKI bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun beberapa sistem penyediaan air minum (SPAM).
Riza belum membeberkan sanksi tegas apa yang akan diberikan jika pemilik hotel, perkantoran dan mal itu masih menggunakan air bersih dari tanah.
Pihaknya pun terus mengebut pengerjaan pembangunan pipa untuk distribusi air bersih ke berbagai wilayah yang belum terlayani.
Penanggulangan penurunan tanah menjadi pembahasan yang tengah dilakukan oleh pemprov DKI dalam tiga tahun ke depan hingga 2021.
Persoalan itu rawan terjadi di sepanjang jalur pembangunan MRT Fase II. PT MRT Jakarta berhati-hati memulai pembangunan infrastruktur, termasuk menggandeng konsultan dan ahli geologi.
William menjelaskan Pemprov harus segera lakukan pipanisasi air bersih ke seluruh pelosok Jakarta tanpa terkecuali agar masyarakat tidak mengambil air tanah.
Gubernur DKI Jakarta menilai pengurangan tersebut menandakan aktivitas pengambilan air tanah di wilayah Ibu Kota mulai berkurang.
Seiring penurunan permukaan tanah di Jakarta, air sungai tidak bisa mengalir dengan normal ke laut. Apalagi, wilayah pesisir dan tengah Jakarta alami penurunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved