JAKARTA tak lama lagi akan melepas status sebagai Ibu Kota. Pusat pemerintahan Indonesia akan beralih ke Kalimantan Timur tepatnya di wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara dan akan diberi nama Nusantara.
Namun demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperkirakan pindahnya seluruh institusi pemerintah pusat ke wilayah tersebut tidak akan terlalu signifikan mengurangi kemacetan di Jakarta. Anies menyebutkan, kegiatan pemerintahan hanya menyumbang 7% dari kemacetan di Jakarta saat ini.
Penyebab terbesar kemacetan di Jakarta adalah dari rumah tangga dan pekerja swasta. "Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga dan dunia usaha. So it doesn't make that difference. Nah, sekarang kita malah bicara tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu adalah melayani kebutuhan global," kata Anies dalam diskusi virtual, Kamis (27/1).
Tantangan yang dihadapi untuk menjadi kota bisnis global bukan hanya dihadapi Jakarta sendirian. Menurut Anies, Jakarta kawasan aglomerasi metropolitan bersama Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
"Jadi ke depan kalau bicara tentang di mana lokasi ibu kota dari konteks nasional memang penting, apa di Jakarta, apakah di Kaltim, tetapi dalam konteks Jakarta sebenarnya ada ibu kota atau tidak ada ibu kota ya kita tetap harus melayani kegiatan bisnis. Tetap kita harus melayani kegiatan rumah tangga. Tetap saja itu karena dalam praktiknya Jakarta tidak banyak melayani kegiatan pemerintah pusat," ujar Anies.
Baca juga: Diduga Jadi Korban Tabrak Lari, Pesepeda Tewas di Jln Raya Pasar Minggu
"Lalu Jakarta ini kita punya keinginan juga agar simpul sosial, simpul budaya, simpul peradaban yang terbangun di kota ini itu bisa dijaga dan diperkuat. Bapak Ibu sekalian kota ini menjadi kota kumpulnya seluruh unsur bangsa. Karena itu kesetaraan jadi penting. Keadilan jadi penting karena semua yang dengan di kota ini harus bisa mendapatkan itu," paparnya. (OL-14)
