KETUA Umum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pemerintah sudah melakukan pembicaraan dengan pihaknya terkait dengan penyewaan gedung pemerintah ketika nantinya akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur yang bernama Kota Nusantara.
Menurutnya, hasil dari penyewaan aset pemerintah tersebut akan digunakan untuk menjadi salah satu pembiayaan membangun Kota Nusantara.
Baca juga: Polder Kamal akan Dibangun untuk Atasi Banjir Tegal Alur
"Memang kita pernah diajak bicara sama pemerintah dalam arti terkait dengan pembangunan infrastruktur dan penyewaan aset dalam jangka panjang di Jakarta. Jadi gedung pemerintah di Jakarta dikomersialkan, disewakan jangka panjang dan uangnya dipakai untuk di sana," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/1/2022).
Hariyadi menambahkan, nantinya Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi Indonesia. Sementara itu, Kota Nusantara akan menjadi ibu kota pemerintahan. Hal itu juga dilakukan oleh beberapa negara seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, Malaysia, dan Myanmar yang memiliki kota pusat perekonomian dan ibu kota pemerintahan yang berbeda.
"Namanya ibu kota pemerintah memang perlu, intinya kan memang bakalan pindah ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dan niaganya belum tentu ikut juga ke kota pemerintah. Jadi kota pemerintahan memang seperti itu, dari sisi untuk kegiatan perdagangan biasanya tidak serta merta ikut," ujar Hariyadi.
Dia juga memberikan beberapa catatan terkait dengan pembangunan Kota Nusantara ini. Salah satunya ialah dari sisi anggaran, di mana menurutnya untuk membangun Kota Nusantara dibutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit.
"Selain itu, Pak Jokowi sebagai inisiator ini juga kan masa jabatannya sampai 2024. Ini jadi pertanyaan yang melanjutkannya konsisten enggak sesuai dengan semangat Undang-Undang ini," tuturnya.
Hariyadi juga menegaskan, pemerintah harus memastikan tidak ada permainan harga tanah ketika nantinya beberapa sektor akan ikut pindah ke Kota Nusantara.
Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Pengguna KRL Alami Penurunan di Pekan Ketiga Januari
"Seperti kedutaan kan mereka harus berkantor di ibu kota pemerintah. Pasti ada spekulan yang memainkan harga tanah untuk mengambil keuntungan. Jangan sampai semua pindah ke sana tapi dimainkan harga," ucap Hariyadi.
"Supaya ini sukses berjalan, pemerintah sebaiknya mengatur harganya. Jangan sampai ketika ada kasus seperti ini membuat semuanya mengurungkan niat untuk pergi ke sana. Jadi pengelolaan harus dilakukan dengam baik," pungkasnya. (Des/A-3)
