Jelang Nataru, Terminal Transportasi Umum Siap Hadirkan Prokes Ketat

DALAM waktu beberapa pekan ke depan, Indonesia akan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru yang berpotensi dapat menimbulkan kerumunan. Maka dari itu, beberapa tempat khusunya terminal transportasi umum perlu berbenah dan bersiaga untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam menghadapi libur Nataru. 

Vice President Airport Operation PT Angkasa Pura I, Indah Preastuti mengatakan bahwa pihaknya telah memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan di setiap bandara AP I dilakukan dengan sangat ketat. 

Baca juga: Pelajar Dilarang Libur saat Nataru Disdik DKI Kaji Aturan Teknisnya

"Penerapan protokol kesehatan di bandara AP I menggunakan gabungan dengan TNI dan Polri dan kemudian di dukung Satgas Covid-19 di masing-masing daerah," ungkapnya dalam Acara Focus Group Discussion (FGD) Media Indonesia bertajuk “Pembatasan Mobilitas dan Disiplin Protokol Kesehatan di Terminal Transportasi Umum” secara daring, Selasa (30/11).

Indah menambahkan, ketika mulai masuk di terminal bandara, pihaknya pasti akan melakukan pemeriksaan kondisi tubuh dan mewajibkan penggunaan masker. Selanjutnya, pihaknya juga memantau verifikasi dokumen kesehatan dari KKP yang sekarang sudah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi yang dapat dipantau seberapa tertib pengguna jasa menggunakan aplikasi ini. Apabila belum menggunakan aplikasi PeduliLindungi, pihaknya akan membantu dengan menggunakan NIK. 

Pihaknya juga melakukan pemantauan pelaksanaan rapid test atau antigen di bandara, serta melakukan pemantauan terkait penggunaan e-HAC di aplikasi PeduliLindungi. 

"Kita juga punya media announcement yang digunakan secara berkala untuk mengingatkan terkait penggunaan APD, physical distancing, perilaku hidup bersih dan sehat,  tidak menyentuh area wajah, menggunakan masker di bandara dan etika batuk dan bersin di tempat umum. Kami juga rutin lakukan pembersihan dan penggunaan disinfectan secara berkala dan menyediakan fasilitas mencuci tangan dan handsanitizer," kata Indah. 

Menurutnya, penerapan protokol kesehatan yang dilakukan AP I sudah sesuai dengan standar internasional atau global. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya safe travel stamp dari World Travel and Tourism Council (WTTC). 

Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang, Bernad Octavianus Pasaribu memastikan bahwa penggunaan protokol kesehatan di terminal terpadu juga sangat ketat dan sesuai dengan surat edaran dari pemerintah. 

"Pola penerapan protokol kesehatan di kami itu, penumpang membeli tiket melalui aplikasi dan ketika sampai terminal wajib menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, ketika naik ke area loket menggunakan eskalator, kemudian melakukan veirifikasi registrasi pembelian tiket secara online, lalu penumpang melakukan verifikasi dokumen perjalan sesuai protokol kesehatan dan melakukan scan barcode saat menuju area keberangkatan, sampai penumpang siap berangkat sampai tujuan," ujar Bernard. 

Di tempat yang sama, Plt. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Ghoefron Koerniawan menambahkan, meskipun di pelabuhan Makassar memiliki area yang terbatas, protokol kesehatan yang dilakukan sangat ketat. 

Hal ini bukan dari segi penerapan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan saja, tapi juga pihaknya  tidak mengizinkan kapal yang singgah di pelabuhannya untuk menurukan penumpang. 

"Untuk saat ini dengan adanya pembatasan dan PPKM masih 3 dan 4 kita berlakukan bahwa penumpang yang singgah tidak diizinkan turun untuk cegah distribusi penyebaran covid-19," ucap Ghoefron. 

Di samping itu, pihaknya juga mewajibkan tes PCR untuk penumpang yang sudah melakukan vaksin satu kali dan rapi antigen untuk penumpang yang sudah mendapatkan dua kali vaksin. 

Senior Manager Humas PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa menegaskan bahwa selain mendapatkan vaksin, penumpang KAI juga diwajibkan dalam kondisi sehat. Dalan artian, meskipun ditemukan penumpang yang sudah divaksin dan melakukan antigen, tapi saat diukur suhu tubuh di atas 37,3 derajat maka tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan. 

"Dalam hal ini, kami akan memberikan penggantian tiket 100% yang akan dibantu oleh petugas jika ada penumpang yang tidak bisa memenuhi protokol kesehatan," tegas Eva. 

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan langkah edukasi kepada masyarakat dengan cara melakukan pemasangan beragam banner terkait protokol kesehatan di semua stasiun. Pihaknya juga menyiapkan perangkat cuci tangan, handsanitizer dan pemasangan batas jarak. 

"Kita juga selalu melakukan sterilisasi stasiun di beberapa titik yang sering dipegang oleh penumpang, seperti eskalator, tombol lift, layar sentuh pengisian tiket dan lainnya. Kita juga siapkan ruang isolasi jika sewaktu-waktu pengguna ada yang diketahui positif covid-19. Ini bukan hanya di stasiun saja, tapi juga di setiap kereta kita sediakan ruang isolasi khususnya untuk perjalanan jarak jauh," tuturnya. 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menekankan bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan ketat penggunaan protokol kesehatan di sarana dan prasarana umum, serta melakukan pembatasan untuk menghadapi libur Nataru. 

Meskipun implementasi protokol kesehatan di sarana dan prasarana umum dikatakan sudah cukup baik, namun dia melihat ada beberapa titik yang berpotensi menimbulkan kerumunan ke depannya. 

"Seperti di pelabuhan, dengan karakter penumpang yang belum teredukasi dan ekonomi bawah itu potensinya besar menimbulkan kerumunan. Kalau masker semua bisa pakai masker, tapi ada potensi menimbulkan kerumunan seperti di loket pembayaran, tenant dan lainnya. Makanya operator harus memastikan jangan sampai ada kerumunan khususnya kerumunan di luar komunitas mereka," ujar Tulus. 

"Kalau yang saya cermati potensi kerumunan terjadi saat melakukan checking peduli lindungi, karena saat itu ada double checing yakni di loket tiket pembayaran dan petugas KKP. Selain itu, sering juga ditemukan kasus saat ingin membuka aplikasi peduli lindungi mengalami kesulitan sinyal. Gangguan ini kemudian menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu harus diantisipasi, petugas lapangan harus sigap agar tidak terjadi kerumunan dan menimbulkan masalah," sambungnya. 

Tukus menilai bahwa saat ini belum ada upaya pengendalian kerumunan di jalur darat. Walaupun pemerintah melalui surat edaran yang ada mengatakan bahwa perjalanan luar kota harus melalui antigen, nyatanya hal ini tidak berlaku untuk kendaraan pribadi. 

"Karena siapa yang mau mengontrol? Sampai sekarang rileks saja orang melakukan perjalanan darat menggunakan kendaraan pribadi tidak pakai rapid antigen. Beberapa hal ini perlu diperhatikan," imbuh Tulus. 

Tulus merekomendasikan, saat libur Nataru, wilayah aglomerasi juga perlu diberlakukan ganjil genap. Menurutnya, potensi mudik lokal harus dikendalikan. Hal ini dikatakan dapat membatasi 40% sampai 50% pergerakan di wilayah aglomerasi. 

"Selain itu, tempat wisata populer juga harus melakukan ganjil genap sehingga dapat mengurangi kapasitas pengunjung," pungkasnya. (OL-6)