Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan aliran dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada penerima telah didasarkan pada aturan dan kajian yang dilakukan. Dia menegaskan pihaknya tidak asal memberikan dana untuk yayasan atau institusi tertentu.
"Dana hibah itu kan sudah ada aturan dan ketentuannya. Silakan saja apakah ada pihak-pihak atau yayasan sekolah/perguruan tinggi/instansi horizontal/instansi vertikal ya nanti kan dipresentasikan dulu itu," kata Ariza sapaan akrabnya, di Balai Kota, Senin (22/11) malam.
Lebih lanjut dijelaskan, yayasan atau institusi yang mengajukan dana harus mempunyai dasar permintaan bantuan dana ke Pemprov DKI.
Baca juga: MUI Bentuk Tim Siber Bela Anies, Wagub: Itu Hak Masing-masing
Hal itu pun, menurutnya, harus sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian, peruntukannya melalui proses yang panjang dan tidak ujug-ujug mengajukan surat proposal kemudian langsung disetujui.
"Nanti ada kajian selama mempresentasikan dari pihak Pemprov DKI melakukan kajian dan evaluasi nanti bersama-sama dengan teman-teman di DPRD DKI setelah itu nanti baru diputuskan oleh teman-teman di DPRD DKI seperti yang berlangsung selama ini," ungkapnya.
Seperti diketahui, sebelumnya muncul sejumlah polemik terkait dana hibah yang tertuang dalam rencana APBD DKI Tahun 2022, seperti dana hibah untuk Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) dan Yayasan Bunda Pintar Indonesia (BPI).
Dana hibah untuk kedua yayasan ini menjadi persoalan karena dinilai terdapat konflik kepentingan karena YPKP merupakan yayasan yang dipimpin ayah Wagub DKI dan BPI merupakan yayasan yang mempunyai keterkaitan dengan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani.
Selain itu, belakangan muncul polemik soal dana hibah kepada MUI DKI Jakarta sebesar Rp10,6 miliar yang dikaitkan dengan pembentukan cyber army oleh MUI DKI untuk membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari serangan buzzer di media sosial. (OL-1)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Rano mengatakan, rekomendasi percepatan program pengentasan stunting atau tengkes membutuhkan pendekatan spesifik di berbagai wilayah.
Masyarakat Betawi biasanya andilan untuk membeli kerbau sebulan sebelum Lebaran. Kerbau itu dipelihara hingga dua hari jelang Lebaran, kerbau tersebut dipotong dan dibagikan.
Bau yang keluar dari RDF karena masih adanya sejumlah peralatan yang belum beroperasi maksimal. Wagub meminta perbaikan dilakukan dalam waktu satu pekan.
Rano juga memastikan ketersediaan komoditas lain seperti ikan dan ayam
Riza menyampaikan rasa syukurnya bisa mendampingi Gubernur Anies Baswedan dalam 2,5 tahun terakhir.
Di wilayah Jakarta khususnya, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan berpotensi mengalami banjir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved