KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengakui adanya miskonsepsi terkait pencantuman data hasil survei yang menyebutkan adanya ribuan klaster penularan covid-19 di berbagai daerah akibat pembelajaran tatap muka (PTM).
Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun lega karena akhirnya Kemendikbudristek memberikan penjelasan utuh mengenai kekeliruan data survei tersebut. Penjelasan tersebut diberikan oleh Dirjen PAUD, Dasar, dan Menengah (Dikdasmen) dalam konferensi pers virtual hari ini.
"Kita ambil hikmahnya," kata Kasubbag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja, saat dikonfirmasi, Jumat (24/9).
Ia mengatakan, meskipun data 25 klaster PTM yang disebut oleh Kemendikbudristek adalah data yang belum terbukti karena hanya berdasarkan survei dan bukan berdasarkan penelusuran epidemiologi, hal ini menjadi pecutan bagi Disdik DKI agar tetap mengawasi protokol kesehatan selama PTM dengan optimal.
"Hikmahnya dengan ini kita lebih mewaspadai. Prokes itu harus lebih ketat, berkoordinasi dengan teman-teman Satpol PP, Dinkes, dengan satgas covid di kelurahan. Kalau satgas covid di sekolah kan terbentuk kan. Otomatis mereka jadi tanggung jawab yang melekat. Ini jadi pelajaran buat kita. Ini sempat gaduh tapi kita ambil positifnya aja," ujarnya.
Sebelumnya, Kemendikbudristek sempat menyebut adanya 25 klaster PTM di Jakarta dengan lebih dari 400 kasus positif covid-19. Namun, diketahui bahwa data ini bukan berdasarkan hasil penelusuran epidemiologi melainkan hanya berdasarkan survei. Kemendikbudristek pun menjelaskan perihal data ini dalam konferensi pers virtual sore ini.
Dirjen PAUD Dikdasmen, Jumeri, menyatakan terdapat empat miskonsepsi mengenai isu klaster pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang saat ini beredar di masyarakat. Miskonsepsi pertama adalah mengenai terjadinya klaster akibat PTM terbatas.
“Angka 2,8% satuan pendidikan itu bukanlah data klaster covid-19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular covid-19. Sehingga, lebih dari 97% satuan pendidikan tidak memiliki warga sekolah yang pernah tertular Covid-19," kata Jumeri.
"Jadi, belum tentu klaster," imbuhnya
Baca juga : DPRD Minta Disdik DKI Tindaklanjut Temuan Klaster Pembelajaran Tatap Muka
Miskonsepsi kedua, bahwa belum tentu juga penularan covid-19 terjadi di satuan pendidikan. Data tersebut didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbudristek.
"Satuan pendidikan tersebut ada yang sudah melaksanakan PTM Terbatas dan ada juga yang belum," paparnya.
Selanjutnya miskonsepsi ketiga, Jumeri menjelaskan, bahwa angka 2,8% satuan pendidikan yang diberitakan itu bukanlah laporan akumulasi dari kurun waktu satu bulan terakhir.
"Itu bukan berdasarkan laporan satu bulan terakhir, tetapi 14 bulan terakhir sejak tahun lalu yaitu Juli 2020," ungkapnya.
Miskonsepsi keempat adalah isu yang beredar mengenai 15.000 siswa dan 7.000 guru positif Covid-19 berasal dari laporan yang disampaikan oleh 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi, sehingga masih ditemukan kesalahan.
"Misalnya, kesalahan input data yang dilakukan satuan pendidikan seperti laporan jumlah guru dan siswa positif covid-19 lebih besar daripada jumlah total guru dan siswa pada satuan pendidikan tersebut," jelas Dirjen PAUD Dikdasmen.
Sebagai solusi ke depan, Kemendikbudristek sedang mengembangkan sistem pelaporan yang memudahkan verifikasi data. (OL-7)
