PEMPROV DKI Jakarta memberlakukan kewajiban kartu vaksinasi bagi warga yang ingin makan di warteg, restoran, kafe, ataupun warung makan. Hal itu tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta Nomor 402 Tahun 2021.
Tak hanya itu, waktu makan di tempat pun dibatasi hanya 20 menit. Hal itu diputuskan oleh pemerintah pusat setelah melihat ada penurunan kasus di Jawa dan Bali selama pelaksanaan PPKM Darurat. Namun, kebijakan ini diprotes oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta karena dinilai tidak meringankan kebijakan pembatasan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menyebut kebijakan wajib kartu vaksinasi itu dilakukan demi keselamatan warga yang terpaksa untuk makan di restoran. "Kebijakan ini diambil untuk mengurangi potensi penyebaran karena sesungguhnya ketika makan tidak ada pilihan kita pasti buka masker. Ketika buka masker inilah potensi droplet penyebaran virus terjadi. Jadi saya kira kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi penyebaran," kata Ariza dalam wawancara virtual, Sabtu (31/7).
Kebijakan ini, kata politikus Partai Gerindra itu, juga dilakukan untuk mendorong warga mau divaksinasi covid-19. Pemprov DKI Jakarta pun sudah menyediakan sentra vaksinasi. Di Jakarta pun banyak tersedia sentra vaksinasi yang juga dilangsungkan oleh pihak swasta.
Ia pun menilai kebijakan ini tidak akan memberatkan warga karena sebagian besar warga di Jakarta telah mendapat vaksinasi covid-19. Ariza menyebut vaksinasi di Jakarta untuk dosis 1 saat ini sudah mencapai 7,5 juta.
Di sisi lain, Ariza meminta agar warga tetap mengutamakan untuk makan di rumah atau membeli kemudian untuk dibawa pulang serta menghindari makan di restoran. "Namun kami tetap mengimbau agar makan lebih baik pesan antar untuk mengurangi potensi penyebaran covid-19. Kadis Parekraf membuat kebijakan agar supaya yang makan di warteg dan lain-lain harus sudah vaksinasi," ungkapnya. (OL-14)
