Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta Miftahudin menilai perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang akan menyasar beban pajak kepada bahan pokok adalah langkah yang tidak tepat.
Saat ini, ujarnya, sudah menjadi rahasia umum tentang kesulitan bangsa ini. Ditambah pandemi covid-19 yang belum kunjung usai. Tentu omset pedagang terjun bebas di angka 50% selama pandemi ini.
"Jika rencana ini terjadi, IKAPPI DKI sangat menyayangkan hal tersebut," kata Miftahudin dalam keterangan resmi, Jumat (10/6).
Baca juga: Tiga Kios Ludes Terbakar di Cipayung Jakarta Timur
DPW IKAPPI DKI yakin kebijakan itu akan ditinjau ulang dan pemerintah bersama DPR RI akan sangat bijak dan berpihak kepada masyarakat kecil, dalam hal ini pedagang pasar.
"Opsi PPN sembako saya yakinkan ini kurang tepat. Sudahi wacana ini. Kami yakin Pemerintah akan lebih bijak lagi," tandasnya. (OL-1)
Kepala Staf Kogabwilhan III, Marsekal Muda TNI Joko Sugeng Sriyanto mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat.
Guna mengantisipasi kenaikan harga yang ekstrem, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan langkah darurat berupa Operasi Pasar.
MentanĀ Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Kenaikan tidak hanya terjadi pada cabai. Komoditas bumbu dapur lainnya seperti bawang merah
Diskumindag Kota Sukabumi terus memantau pergerakan harga dan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Kenaikan harga ini sudah berlangsung hampir dua minggu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved