KETUA DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta Miftahudin menilai perluasan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang akan menyasar beban pajak kepada bahan pokok adalah langkah yang tidak tepat.
Saat ini, ujarnya, sudah menjadi rahasia umum tentang kesulitan bangsa ini. Ditambah pandemi covid-19 yang belum kunjung usai. Tentu omset pedagang terjun bebas di angka 50% selama pandemi ini.
"Jika rencana ini terjadi, IKAPPI DKI sangat menyayangkan hal tersebut," kata Miftahudin dalam keterangan resmi, Jumat (10/6).
Baca juga: Tiga Kios Ludes Terbakar di Cipayung Jakarta Timur
DPW IKAPPI DKI yakin kebijakan itu akan ditinjau ulang dan pemerintah bersama DPR RI akan sangat bijak dan berpihak kepada masyarakat kecil, dalam hal ini pedagang pasar.
"Opsi PPN sembako saya yakinkan ini kurang tepat. Sudahi wacana ini. Kami yakin Pemerintah akan lebih bijak lagi," tandasnya. (OL-1)
