AKHIRNYA ada kepastian rencana pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey yang berada di bagian Timur Kabupaten Bogor jadi dilakukan. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan dimulai tahun ini juga.
Hal itu terungkap dalam rapat dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, di Ruang Rapat Wakil Bupati Bogor, Rabu (28/4).
Terkait itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin meminta pada jajarannya progres percepatan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey.
"Saya minta, progres secara administratifnya sudah sampai dimana, fisiknya dimana, kemudian time line pekerjaannya agar teman-teman bisa mengikuti. Karena kalau sudah program strategis nasional, suka atau tidak suka kita harus menyukseskannya," ungkap Burhanudin.
Burhanudin mengatakan bahwa perlu adanya penegasan dan klarifikasi kembali mengenai pembebasan lahan dari PT. Karena ada PT yang mengaku sudah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK). Sementara sudah ditegaskan oleh Kepala BBWS Citarum, untuk pembebasan lahan tidak ada SPK kepada PT, tapi semua masih melalui P2T.
“Hal tersebut harus segera disosialisasikan jangan sampai masyarakat seolah-olah dapat penekanan dan dipaksa. Saat ini masyarakat sedang dalam kondisi perekonomian yang tak menentu, akibat dampak dari pandemi covid-19. Kasihan harusnya masyarakat dapat manfaat tapi malah mendapatkan sengsara, itu tidak boleh," tegasnya.
Untuk rencana pembangunan bendungan Cibeet ini, Burhanudin mengatakan bahwa Bupati Bogor sudah siap menyukseskan dan mendukung program ini. Hanya saja, Bupati meminta untuk kepentingan masyarakat, dibangun juga Bendungan Cijurey. Bendungan Cijurey itu kebutuhannya untuk wilayah Sukamakmur, Jonggol, Cariu bahkan Tanjungsari.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BBWS Citarum, Anang Muchlis menjelaskan, bahwa pembangunan ini, tidak benar kalau tidak ada maanfaatnnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor.
"Kami upayakan membangun Bendungan Cibeet dan Cijurey bersama-sama. Maka mohon dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor untuk manangani permasalahan yang akan muncul,"ungkapnya.
Lebih jauh Anang menjelaskan, bahwa rencananya pada Oktober mendatang sudah masuk pada tahap lelang fisik.
Dengan begitu, pihaknya berharap jika sudah terkontrak kegiatannya, sudah ada kejelasan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak.
Diakuinya saat ini permasalahan yang muncul diantaranya kurangnya pemahaman terhadap rencana dan tahapan-tahapan pembangunan bendungan. "Kondisi itu memunculkan kekhawatiran masyarakat khususnya yang terdampak akan hilangnya mata pencaharian dan pekerjaan,” jelas Anang.
Intinya, lanjut Anang, masyarakat yang terdampak harus diperhatikan. Pihaknya memikirkan masyarakat dari sebelum pembangunan, saat pembangunan dan setelah atau pembangunan selesai.
“Maka solusinya perlu ada sosialisasi ke pemda dan masyarakat, soal pemahaman dan pentahapan pembangunan bendungan, serta lama waktu pelaksanaan,"katanya.
Adapun waktu pelaksanaan direncanakan akan berlangsung selama tiga tahun. Pada masa itu masyarakat masih bisa beraktifitas di luar wilayah kerja.
"Melibatkan masyarakat terdampak di kegiatan proyek sesuai dengan keahliannya. Persewaan rumah dan rumah makan akan berkembang selama kegiatan berlangsung,” terang Anang.
Selain itu, bersama pemda melaksanakan rencana relokasi makam, jalan, rumah ibadah dan lain-lain.
Kemudian pascakontruksi, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengelolaan bendungan sebagai operator dan petugas di bendungan.
"Pengelolaan lahan di sekelilingnya yang tidak tergenang dengan mekanisme penanaman pohon yang direkomendasikan BBWS. Kemudian pengelolaan wisata, souvenir, rumah makan dan-lain-lain, serta edukasi terkait dengan infrastruktur bendungan,"pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Pariwisata Bali Redup, Bisnis Produk Kecantikan Tetap Tumbuh
