Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DKI Jakarta kembali mengalami musibah banjir tahun ini di mulai pada Sabtu (20/2). Setidaknya sebanyak 200 RT sempat terendam oleh banjir. Pengamat Tata Kota Nirwono Joga, meminta Pemprov DKI segera melakukan pembebasan lahan di kawasan bantaran sungai.
Pasalnya, salah satu penyebab banjir yang meredam wilayah Jakarta kemarin karena pembebasan lahan dan pembenahan bantaran sungai. Ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi DKI.
“Banjir di sejumlah wilayah di Provinsi DKI Jakarta berada di sepanjang daerah aliran sungai. Pemprov DKI Jakarta harus membebaskan lahan bantaran sungai lebih cepat lagi,” kata Nirwono.
Lebih lanjut, ia menyinggung perihal kesepakatan yang telah dibuatnya dengan pemerintah pusat dalam pembenahan empat sungai utama di Jakarta. Keempat sungai tersebut yakni, sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, dan Sunter.
Kesepakatan dalam upaya pembenahan sungai di Jakarta ini sudah dilakukan sejak 2012. Kesepakatan ini pun berlaku hingga 2022 mendatang. Adapun salah satu poin kerja sama tersebut adanya kewajiban Pemprov DKI untuk melakukan pembebasan lahan di bantaran sungai.
Baca juga : Bantu Korban Banjir, Polisi Turunkan Helikopter
“Pembebasan lahan daerah aliran sungai harusnya diselesaikan oleh Pemprov DKI juga belum maksimal. Sampai saat ini baru ada 20-30% lahan di Kali Angke, Sunter, dan Pesanggarahan yang sudah dibebaskan. Sehingga belum ada pekerjaan konstruksi di wilayah ketiga sungai tersebut. Sementara itu, pembenahan di Kali Ciliwung juga jauh dari selesai,” ungkapnya.
Nirwono menjelaskan, prinsip dasarnya sungai tersebut harus dilebarkan 7.5 meter ke kiri dan ke kanan oleh Pemprov DKI. Sementara warga direlokasi ke rusun terdekat/, setelah itu Kementerian PUPR baru dapat melakukan pekerjaan konstruksi untuk menata pinggiran ataupun bantaran kali.
Ke depan, harus didukung dengan kebijakan tata ruang seluruh pemerintah kota/kabupaten yang ada di sepanjang sungai-sungai yang ada di wilayah jabodetabek. Sehingga sungai-sungai tadi dapat berfungsi secara optimal.
Selanjutnya hal yang tak kalah penting yaitu penataan tata ruang dari hulu hingga ke hilir. Termasuk adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembenahan sungai. Baik itu melalui pendekatan naturalisasi maupun pendekatan normalisasi secara terpadu maupun harmonis. Kemudian, hal yang bisa dilakukan yaitu rehabilitasi situ dan embung di wilayah Jabodetabek.
“Selain dukungan antar wilayah se-Jabodetabek, untuk 2 hingga 3 tahun ke depan, Pemprov DKI harus membebaskan lahan daerah aliran sungai,” pungkasnya. (OL-7)
Maskapai Vietnam Airlines membatalkan 22 penerbangan dari dan ke kota-kota di Vietnam tengah pada Minggu dan Senin.
HUJAN deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, pada Senin (18/8) sore hingga malam hari, mengakibatkan banjir yang merendam puluhan rumah warga.
Banjir besar di Potiskum, Nigeria, merusak ratusan rumah dan memaksa ratusan warga mengungsi.
Mou diteken antara Pemkab Bogor- Pemkab Jawa Barat (Jabar)- Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), di Pendopo Bupati Cianjur, Selasa (12/8).
Dari Pemkab Bogor, penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto dan dari Provinsi Jabar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau KDM (Kang Dedi Mulyadi).
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai potensi banjir di wilayah Jabodetabek.
Pada era modern saat ini, peradaban terbaik untuk Kabupaten Bekasi adalah mengembalikan hamparan sungai sepanjang mungkin tanpa ada yang membatasi.
Para peneliti menemukan lebih dari 15.000 km aliran sungai kuno di Mars, menunjukkan Planet Merah pernah hangat dan basah akibat hujan.
SUNGAI adalah indikator kemajuan. Pemulihan dan penataan aliran sungai merupakan pekerjaan strategis, karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Rangkaian kegiatan HUT ke-16 KNTI yang dilaksanakan di Pemalang ini diawali dengan Konsolidasi Koperasi yang diikuti oleh Pengurus Koperasi KNTI.
Kondisi sungai saat ini sebagian besar mengalami penyempitan dan pendangkalan dan bahkan menyisakan lebar hanya 2-3 meter.
MENJAGA kelestarian sungai bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tugas bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved