Wagub DKI Geram Masih Maraknya Pemotongan Bansos Tunai

WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, geram dengan adanya oknum diduga melakukan pemotongan bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Karena itu, pihaknya akan segera mengecek dan menelusuri pelaku pemotongan BST itu.

"Nanti akan kami cek siapa yang melakukan," ujar Ariza sapaan akrab Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/2).

Ariza juga meminta masyarakat tidak segan dan tidak takut melaporkan jika ada pemotongan bansos atau penyelewengan serta pelanggaran lainnya dalam distribusi bansos.

Pemprov DKI Jakarta sudah membuka sejumlah kanal aduan yang membuka peluang masyarakat melakukan pelaporan.

"Silakan dilaporkan. Kalau ada yang melakukan pemotongan terkait BST, segera laporkan," ujar Ariza.

Yang pasti, lanjutnya, bansos tunai sebesar Rp300.000 harus utuh diterima masyarakat terdampak Covid-19.

Dia mengingatkan agar jajarannya tidak melakukan pemotongan dalam bentuk apa pun dan memastikan bansos tersebut harus utuh diterima mereka yang membutuhkan.

"Pemotongan itu tidak diperkenankan apa pun bentuknya, apa pun alasannya, itu salah," ungkap Ariza.

Baca juga: Satu Juta Lebih Nakes Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial DKI Jakarta, Susan Budi Susilowati, mengatakan, pihaknya segera menyelidiki oknum-oknum yang memotong BST kepada warga terdampak Covid-19.

Menurut Susan, pemotongan dalam bentuk apa pun tidak bisa dibenarkan dan pelaku akan ditindak.

“Terhadap oknum yang melakukan pemotongan, kami akan tindak. Kami akan menelusuri, kemudian akan ditindak karena memang ini tidak bisa dibenarkan,” ujar Susan sebelumnya dalam diskusi virtual bertajuk Mencegah Modus Pungli BST diselenggarakan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial.

Susan mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan jajaran Pemprov DKI sudah berkomitmen memastikan bansos tunai diterima utuh penerima manfaat.

Untuk itu, lanjut gubernur, bansos sekarang diberikan dalam bentuk tunai melalui rekening.

“Itu sebabnya kenapa diberikan dalam bentuk tunai. Ini cara kami meminimalisasi upaya-upaya pemotongan. Namun, ini adalah oknum, modus, yang tadi juga mungkin menjadi temuan teman-teman di koalisi. Ada bentuk modus, apakah itu ucapan terima kasih, apakah modusnya pembangunan tempat ibadah, kemudian, bahwa ini akan di-sharing untuk keluarga yang belum mendapatkan,” jelas dia.

Susan mengajak warga DKI yang menemukan pelanggaran selama pendistribusian dan pendataan BST agar dapat menghubungi kanal pengaduan Dinsos DKI pada nomor call center 0214265115 dan WhatsApp 082111420717.

Selain itu, masyarakat dapat melakukan pengaduan pada kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta melalui [email protected], Facebook: Pemprov DKI Jakarta, Twitter: @DKIJakarta, www.jakarta.go.id.

Dalam acara yang sama, Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial membeberkan hasil pemantauan dan temuan persoalan distribusi BST di 30 kelurahan di DKI Jakarta. Salah satu persoalannya adalah pemotongan BST di 18 RT yang tersebar di sembilan kelurahan. Modus pemotongan meliputi, untuk dibagikan kepada warga yang tidak dapat BST, untuk pembangunan pos RW, untuk membeli ambulans, pembangunan tempat ibadah, dan lain-lain.

Temuan koalisi diperkuat oleh testimoni dari warga Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, yang mengungkapkan adanya pemotongan dana BST dengan modus biaya administrasi.

"Ini saya warga Kamal cuma menyampaikan bantuan berupa ATM itu (BST dari Pemprov DKI), ada biaya administrasi Rp 30.000," ujar warga tersebut.

Dia mengakui pemotongan tersebut disuruh pihak RT dengan tujuan untuk mengisi kas RT.

"Iya dipotong pihak RT, biaya administrasi per KK Rp30.000. Katanya untuk kas RT," ujarnya.

Hasil pemantuan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial terhadap BST di Jakarta pada Februari 2021:

1. Warga DKI tidak mendapat BST: 600 keluarga di 25 kelurahan.

2. Warga non-KTP DKI tidak mendapat BST: 534 keluarga di 16 kelurahan.

3. Pemotongan BST: 18 RT di sembilan kelurahan.

4. KPM bansos reguler menerima BST: 135 KPM di 16 kelurahan.

5. Tidak bisa mencairkan BST: 47 keluarga di tujuh kelurahan

6. Orang kaya penerima BST: 75 keluarga di 12 kelurahan (OL-4)