KEPALA Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti memenuhi panggilan Ombudsman Jakarta Raya. Ini terkait kasus Helena Lim yang menerima vaksin covid-19, padahal bukan penerima prioritas.
Saat ini, golongan masyarakat yang diprioritaskan mendapat vaksin ialah tenaga kesehatan. Widyastuti menjelaskan dalam pertemuan yang disebutnya sebagai koordinasi, membahas informasi distribusi vaksin.
Menurutnya, informasi terkait vaksinasi sudah dilakukan secara digital, sehingga bisa diakses secara terbuka. Seperti, cara mendistribusikan vaksin dari tingkat kota hingga kecamatan.
"Kita berkoordinasi untuk mendapat informasi distribusi vaksin di DKI Jakarta. Semuanya sudah open digital, bisa diakses," ujar Widyastuti di Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Rabu (17/2).
Baca juga: Sosialita Helena Lim Diperiksa Terkait Vaksinasi Jatah Nakes
"Jadi konsepnya wilayah. Contoh di (Puskesmas) Setiabudi, bukan hanya untuk memvaksin pegawai Setiabudi. Semua rumah sakit yang terdaftar menjadi tempat vaksinasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman perwakilan DKI Jakarta Teguh P Nugroho menyatakan segera mengecek mekanisme verifikasi data Dinkes DKI. Seperti, apakah Dinkes DKI memiliki mekanisme verifikasi berlapis. Hal ini penting agar kasus salah sasaran dalam program vaksinasi tidak terulang kembali.
Ombudsman DKI juga menyoroti alasan pihak apotek yang memberikan informasi salah. Pasalnya, Helena telah memalsukan informasi diri untuk mendapatkan vaksin covid-19 gratis.(OL-11)
