Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEPALA Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti memenuhi panggilan Ombudsman Jakarta Raya. Ini terkait kasus Helena Lim yang menerima vaksin covid-19, padahal bukan penerima prioritas.
Saat ini, golongan masyarakat yang diprioritaskan mendapat vaksin ialah tenaga kesehatan. Widyastuti menjelaskan dalam pertemuan yang disebutnya sebagai koordinasi, membahas informasi distribusi vaksin.
Menurutnya, informasi terkait vaksinasi sudah dilakukan secara digital, sehingga bisa diakses secara terbuka. Seperti, cara mendistribusikan vaksin dari tingkat kota hingga kecamatan.
"Kita berkoordinasi untuk mendapat informasi distribusi vaksin di DKI Jakarta. Semuanya sudah open digital, bisa diakses," ujar Widyastuti di Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Rabu (17/2).
Baca juga: Sosialita Helena Lim Diperiksa Terkait Vaksinasi Jatah Nakes
"Jadi konsepnya wilayah. Contoh di (Puskesmas) Setiabudi, bukan hanya untuk memvaksin pegawai Setiabudi. Semua rumah sakit yang terdaftar menjadi tempat vaksinasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman perwakilan DKI Jakarta Teguh P Nugroho menyatakan segera mengecek mekanisme verifikasi data Dinkes DKI. Seperti, apakah Dinkes DKI memiliki mekanisme verifikasi berlapis. Hal ini penting agar kasus salah sasaran dalam program vaksinasi tidak terulang kembali.
Ombudsman DKI juga menyoroti alasan pihak apotek yang memberikan informasi salah. Pasalnya, Helena telah memalsukan informasi diri untuk mendapatkan vaksin covid-19 gratis.(OL-11)
Dinas Kesehatan (Dinkes) mengaku siap untuk menanggulangi penyakit kejadian luar biasa (KLB) seperti cacat monyet atau monkeypox (mpox).
Sebanyak 2.487 ekor hewan yang masuk ke Jakarta telah diperiksa kesehatannya untuk memastikan seluruhnya aman dikonsumsi saat Idul Adha 1445 Hijriah
KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta diprediksi terus meningkat hingga Mei 2024. Saat ini 627 kasus DBD menyerang balita hingga dewasa periode awal Januari hingga 19 Februari 2024.
Pemprov DKI Jakarta secara intensif melakukan berbagai upaya agar bisa dilakukan intervensi sedini mungkin terhadap anak-anak yang terindikasi stunting.
HARTA kekayaan pejabat Dinkes DKI Ngabila hanya Rp73 juta, padahal gajinya setiap bulan senilai Rp34 juta. Fakta itu terungkap dalam LHKPN.
Sinar Mas Land mendukung pelaksanaan vaksinasi bagi layanan publik yang bekerja di mal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasanana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved