Soal Covid-19, PSI Minta Anies tak Lempar Kebijakan ke Pusat

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk lebih serius dalam menerapkan kebijakan PSBB atau PPKM di Jakarta. Pasalnya saat ini PPKM di Jakarta dinilai tidak efektif.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, meminta ada inovasi kebijakan yang dilakukan Anies.

Baca juga: Epidemiolog: Pusat Harus Pimpin Penanganan Covid-19 Jabodetabek

"Fraksi PSI juga menegaskan agar Gubernur Anies agar tidak bergantung atau bahkan melempar tanggung jawab pada kebijakan Pemerintah Pusat, namun juga terus berinovasi dalam penegakan protokol kesehatan di lapangan," kata Anggara kepada Media Indonesia, Senin (2/1).

Beberapa upaya nyang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI di antaranya, penguatan Satgas Covid-19 tingkat RT/RW dengan memberikan bantuan teknis, seperti pelatihan daring, akses terhadap keahlian, dan penyeragaman aturan untuk pelaksanaan Wilayah Pengendalian Ketat/WPK di tingkat RT/RW.

Selain itu, perlu juga untuk memperkuat Satgas Covid-19 tingkat RT/RW dengan melibatkan organisasi masyarakat seperti Jumantik, Karang Taruna, atau tokoh lokal untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan 3M.

"Materi sosialisasi harus memuat informasi baru mengenai perubahan pola penyebaran covid-19, yang kini menyasar keluarga," imbuhnya.

Kemudian, Pemprov DKI juga perlu untuk mendorong perangkat Lurah seperti Satpol PP atau kader untuk terus melakukan inspeksi di pemukiman. Contohnya, inspeksi bila terjadi perkumpulan keluarga di satu rumah penduduk, ataupun adanya warga yang berada di luar rumah tanpa menggunakan masker.

"Meningkatkan 3T dengan merekrut tenaga tambahan atau upaya lainnya sehingga dapat memutus jaringan penyebaran covid-19," pungkasnya. (OL-6)