PEMERINTAH pusat diminta segera memimpin koordinasi penanganan covid-19 di wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini disebabkan pentingnya mengambil kebijakan yang setara di kawasan yang interkoneksi antarwarganya tinggi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pernah menyampaikan bahwa rumah sakit (RS) covid-19 menampung hampir 30% warga luar Jakarta. Karena itu, Ariza, sapaan karibnya, meminta pemerintah pusat membantu peningkatan kapasitas RS di Bodetabek.
"Ini adalah bukti kalau pengendalian pandemi ini tak bisa soliter ya diserahkan ke satu daerah atau dilakukan satu daerah. Harus dilakukan secara bersama,terutama di daerah Indonesia ini, seperti Jawa dan Jakarta yang memiliki interkoneksi antarwarga sangat tinggi," kata epidemiolog dan ahli pandemi Griffith University, Dicky Budiman, kepada Media Indonesia, Senin (2/1).
Ia beralasan peran pemerintah pusat dalam UU Karantina Kesehatan dengan pemerintah daerah itu setara. Pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi daerah dengan pendelegasian aspek kesehatan. Pemerintah pusat juga perlu untuk mengatur, membuat regulasi, mendukung, dan menjamin kesetaraan antardaerah.
"Tak boleh ada disparitas kebijakan. Nah itu, yang saya lihat peran pemerintah pusat belum terlihat dalam pengendalian pandemi untuk wilayah Jabodetabek. Tidak bisa diserahkan kepala daerah saja. Harus dilakukan secara bersamaan," kritiknya.
Bahkan meskipun, telah melakukan koordinasi antardaerah, tidak selalu akan berhasil. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, pasti ada tantangan dan ego masing-masing daerah.
"Antarsektoral saja ada ego apalagi antardaerah. Itulah pentingnya peran pemerintah pusat," imbuhnya. (OL-14)
