DPRD Minta Anies Siapkan Data Rinci Penerima Vaksin di Jakarta

DPRD DKI Jakarta menilai Pemprov DKI belum benar-benar siap dalam mengantisipasi program vaksinasi. Hal ini terlihat dari belum adanya data valid penerima vaksin yang menjadi prioritas.

Menurut Anggota DPRD DKI Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak, Pemprov DKI harus menyiapkan data penerima vaksin tersebut. Agar saat program vaksinasi di 2020 dilakukan tidak terjadi ketidakjelasan.

"Jenis vaksin dan kelemahannya masing-masing biar saja menjadi urusan Pemerintah Pusat, tetapi indikasi penerima dan yang tidak boleh divaksin jelas ada, dan sudah seharusnya ada daftarnya," kata Gilbert melalui keterangan resminya, Rabu (30/12).

Lebih rinci dijelaskan, sedari awal target penerima vaksin adalah tenaga kesehatan dan masyarakat rentan. Namun, Gilbert melihat hal ini saja belum didata dengan baik, walau jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan data penerima vaksin secara total. Menurutnya, tidak semua dari kelompok ini layak menerima vaksin dan harganya juga tidak murah.

Baca juga:  Januari, Tenaga Kesehatan akan Mulai Divaksin

Pihaknya melihat data penerima baru berupa data kumulatif (agregat), bukan data berdasarkan nama, alamat, dan NIK. Kelemahan ini dalam pantauannya sebenarnya terjadi secara nasional, kegunaan NIK tidak seperti bayangan yang diberikan sewaktu gencarnya pemberian NIK.

Menurutnya, seharusnya data ini sudah ada dari jauh-jauh hari, sejak awal wabah terjadi di bulan Maret 2020. Karena saat itu vaksin sudah menjadi tumpuan harapan.

"Sudah saatnya DKI mempunyai data yang akurat siapa yang layak menerima vaksin, apakah itu melalui RT/RW, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Fasilitas Kesehatan (RS, Klinik, dan Puskesmas) untuk Tenaga Kesehatan, Dinas Sosial, ABRI/Polri, atau sumber data lainnya," pungkasnya.(OL-5)