Penerapan Prokes di DKI Perlu Dievaluasi

BANYAKNYA warga yang mengabaikan protokol kesehatan menjadi pemicu kasus covid-19 di Ibu Kota terus meningkat. Masyarakat juga harus disiplin dan jangan terbuai dengan informasi kedatangan vaksin.

“Penggunaan vaksin pun masih belum pasti kapan. Intinya, prokes perlu diingatkan lagi serta penerapannya juga ditinjau kembali,” ujar anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem Nova Harivan Paloh, kemarin.

Selain itu, terang dia, para pemangku kewenangan sedianya menerapkan produk hukum berupa Perda Penanggulangan Covid-19 yang sudah dikeluarkan. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai aturan benar-benar sudah menyentuh masyarakat hingga yang paling bawah.

“Ada produk perda covid-19. Ini yang perlu, istilahnya sudah sampai mana sosialisasinya, sudah sampai tingkatan bawah, belum? Di tingkat kecamatan, kelurahan, lalu RT/RW. Harus dijalankan melalui perda ini.”

Nova mengutarakan kekhawatirannya akan penambahan kasus covid-19 per hari yang kembali konsisten di atas 1.000. Padahal, pada awal November 2020, penambahan kasus bisa ditekan hingga 600. Namun, jelang akhir November, justru kembali naik di atas 1.000 kasus per hari.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggencarkan kembali sosialisasi, tracing, dan pengobatan. Hal itu terkait adanya penambahan RW zona rawan covid-19 yang sudah mencapai 32.

“Pemerintah harusnya ada tindakan yang lebih jelas lagi kepada masyarakat. Jangan hanya bisa mengimbau. Masyarakat butuh dukungan dalam memahami situasi dengan pengetahuan tentang covid-19,” kata Rani.

Rani pun tak memungkiri adanya kejenuhan pada masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga pemerintah, terang dia, harus kembali mengingatkan penerapan 3M (menggunakan mas­ker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) selama pandemi ini.

“Memang pasti ada kejenuh­an dengan situasi yang sudah tidak seperti biasanya dan kita harus tetap berusaha bertahan hidup,” tandasnya. (Hld/J-2)