PSI Tegaskan tak Pernah Setujui Kenaikan Anggaran RKT 2021 DKI

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) sudah menegaskan penolakan kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 DKI. Hal ini menurut Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, posisi PSI yang sah disampaikan di pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD DKI mengenai anggaran RKT ini.

“Untuk itu kami perlu tegaskan, pandangan umum adalah hasil akhir yang kami sampaikan. Walaupun sebelumnya disampaikan ada proses-proses yang mana wakil kami ada di dalam pansus RKT. Kembali kami tegaskan bahwa di pandangan umum rapur itu lah hasil akhir bahwa kami menolak atau tidak setuju adanya kenaikan RKT,” kata Augus di Konperensi Pers secara virtual, Kamis (3/12).

Baca juga: Ngaku Salah, Tommy Sumardi Tak Ajukan Saksi Meringankan

August pun menegaskan kembali kalau Fraksi PSI tidak pernah menyetujui kenaikan anggaran RKT tersebut. Menurutnya, sebagai fraksi PSI selalu berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai PSI.

“Untk itu hal ini supaya tidak simpang siur, tidak pernah ada kami iyakan adanya kenaikan tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyebut Fraksi Partai Solidaritas Indonesia membohongi masyarakat. Kebohongan itu dibuat ketika PSI menolak usulan kenaikan pendapatan anggota dewan.

Menurut dia, dalam Pansus Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021 yang membahas rencana kerja dan anggarannya serta nilai gaji dan tunjangan, anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo justru menyetujuinya.

Namun, August menjelaskan saat itu pembahasan Pansus RKT muncul secara tiba-tiba. Waktu pembahasan terbilang cepat selama 1-2 pekan. Dalam perjalanannya, ada pembahasan kenaikan pendapatan oleh anggota dewan. Menurut August, ini perlu waktu untuk mengkajinya. Namun, karena waktu yang menurutnya terlalu mepet, pihaknya tak mendapatkan kejelasan aturan yang lebih rinci.

“Dan juga sampai pada adanya pandangan umum waktu rapat paripurna jelas-jelas kami sampaikan kami menolak, tidak setuju, dengan kenaikan pendapatan DPRD yang ada di dalam RKT,” pungkasnya. (OL-6)