Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMPROV DKI Jakarta terus berupaya mendorong sektor UMKM agar bangkit di tengah pandemi covid-19. Seperti diketahui, sektor UMKM merupakan sektor yang terdampak pandemi karena turunnya permintaan dan pembelian dari masyarakat.
Untuk mendorong agar UMKM di Jakarta terus bertumbuh, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP (PMPTSP) DKI Jakarta menyelenggarakan program 'Antar Jemput Izin Bermotor' atau AJIB. Melalui program ini, petugas PMPTSP mendatangi langsung UMKM yang mengajukan atau belum memiliki izin UMKM.
Setidaknya, melalui program ini sudah ada 105 ribu UMKM yang mendapat IUMKM.
"Sampai saat ini sudah ada 105 ribu UMKM yang terbit izinnya. Kami berharap melalui izin ini, mereka dapat meningkatkan skala usahanya. Karena, dengan mendapat izin, mereka UMKM ini bisa lebih 'bankable'," jelas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam webinar Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Sosial-Ekonomi, Selasa (24/11).
Baca juga: UMKM Paling Besar Serap Anggaran Pemulihan
Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari jumlah UMKM yang mendapat izin sampai pada pertengahan September lalu yakni sebanyak 50.902 izin.
Sementara itu, melalui dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bank DKI juga telah mengucurkan dana kredit pinjaman berbunga rendah untuk membantu para UMKM ini agar tetap bangkit di masa pandemi.
"Tercatat per 19 November 2020 sudah ada Rp500 miliar dana pinjaman yang akan dicairkan hingga Desember," terang Anies.
Dana tersebut akan dicairkan pada sebanyak 1.100 debitur. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas PMPTSP Iwan Kurniawan menjelaskan dengan mendapatkan izin, diharapkan UMKM dapat lebih mudah memperoleh pinjaman usaha ke bank.
"Selain itu, dengan banyaknya izin yang dikeluarkan ini menjadi pendataan bagi kami untuk memetakan para UMKM ini agar mendapatkan program-program stimulus ekonomi ke depannya serta berbagai program peningkatan usaha lainnya," terang Iwan.(OL-5)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved