Rabu 21 Oktober 2020, 08:11 WIB

Ini Alasan DPRD Minta Dilibatkan dalam Penerapan PSBB

Kautsar Bobi | Megapolitan
Ini Alasan DPRD Minta Dilibatkan dalam Penerapan PSBB

ANTARA/Hafidz Mubarak A
Personel Satpol PP menggelar Operasi Tertib Masker di kawasan Kota Tua, Jakarta saat pelaksanaan PSBB di Ibu Kota.

 

DPRD DKI Jakarta menjelaskan posisi mereka sebagai representasi masyarakat sudah sewajarnya memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbaangan terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pertimbangan tersebut didasari pemantauan kondisi di lapangan.

Ketua Badan Perumus Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut berkaca dari penerapan PSBB sebelumnya, ditemukan sejumlah permasalahan. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu mengakibatkan ketidakmerataan bantuan sosial.

"Ternyata data-data yang ada kurang akurat kemudian ternyata tidak merata kemudian juga masyarakat BLT-nya terlalu lama," ujar Pantas saat dikonfirmasi, Selasa (20/10).

Baca juga: 290 Ribu Warga Depok akan Dapat Vaksin Covid-19 Mulai November

Sebagian besar masyarakat penerima BLT hanya memiliki pendapatan harian. Apabila bantauan terhambat akan berdampak terhadap kehidupannya.

"Maka ini perlu ada peningkatan kecepatan pemberian bantuan sebagai konsekuensi dampak kebijakan (PSBB) yang diberikan," jelasnya.

Pantas menjelaskan, nantinya, Gubernur DKI harus menginformasikan terlebih dahulu kepada DPRD terkait diterapkanya PSBB. Kemudian DPRD akan melakukan pendalaman terlebih dahulu untuk memberikan rekomendasi.

"Nanti DPRD akan memberikan tanggapan-tanggapan dan masukan-masukan soal mekanismenya," jelasnya.

Kendati demikan, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tidak memperbolehkan PSBB diterapkan. Keputusan terakhir berada di tangan Gubernur DKI.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak lagi bisa memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sendirian. Mekanisme baru diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19.

Masalah ini termaktub dalam Pasal 19 Bab IV soal pelaksanaan PSBB. Pemprov harus melibatkan DPRD dalam menerapkan PSBB.

"Kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta," tulis Pasal 19 ayat (3) Perda Penanggulangan Covid-19. (OL-1)

Baca Juga

Ilustrasi

Disparekraf: Pelaku Usaha Wajib Taat Protokol Kesehatan

👤Hilda Julaika 🕔Senin 30 November 2020, 14:12 WIB
“Kami sudah sering menyampaikan agar para pelaku usaha selalu mentaati protokol kesehatan yang selama ini sudah disampaikan,”...
ANTARA/Hafidz Mubarak A

PDIP Ingatkan Anies Bahwa Dia Panglima Penegakan Aturan Covid-19

👤Hilda Julaika 🕔Senin 30 November 2020, 12:40 WIB
“Panglima penegakan aturan itu kan gubernur. Kalau gubernur tidak tegas ya tentunya bawahannya akan tidak...
ANTARA/Aditya Pradana Putra

Sebanyak 2.296 Pasien Penuhi Ruang Rawat Inap di Wisma Atlet

👤Hilda Julaika 🕔Senin 30 November 2020, 12:28 WIB
Pasien yang dirawat di Tower 7 dan 8 adalah pasien covid-19 yang memiliki gejala...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya