Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
AIR tanah akan tetap tercemar jika realitasnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di Ibu Kota tidak disertai perbaikan sistem pengelolaan pembuangan air limbah domestik. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) skala perkotaan dan permukim an pun menjadi solusi untuk menjawab persoalan tersebut.
Sistem itu nantinya terdiri dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan jaringan perpipaan. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan keberadaan IPAL dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah, perbaikan kualitas lingkungan pada air permukaan dan air tanah, serta menjadi sumber alternatif air baku sebagai sumber air bersih di lingkungan masyarakat.
“Selain itu, perbaikan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan. Keberadaan IPAL ini juga dapat mencegah timbulnya penyakit bawaan air (water borne disease) yang disebabkan buruknya kualitas air permukaan dan air tanah,” ujar Juaini, kemarin.
SPALD-T skala perkotaan dapat mengelola air limbah domestik di lingkup perkotaan/regional dengan minimal layanan 20 ribu jiwa. Bahkan, cakupan pelayanan SPALD-T komunal skala permukiman juga dapat mengelola air limbah domestik untuk melayani 500 jiwa sampai 6.000 jiwa untuk setiap SPALD-T permukiman yang terbangun. Ada pula skala kawasan tertentu yang mencakup kawasan ko mer sial dan kawasan rumah susun.
Hal tersebut, terang Juaini, dilakukan sesuai Peraturan Menteri PU-Pera No 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat.
“Kami juga bekerja sama dengan PD PAL Jaya untuk meningkatkan sanitasi bagi masyarakat dengan mengolah air limbah domestik sistem setempat melalui revitalisasi tangki septik,” tandasnya. (Put/J-2)
Dari sumber pendanaan yang selama ini terjadi untuk infrastruktur air, 90% masih dikeluarkan dari dana pemerintah, sementara partisipasi swasta baru sekitar 2%.
"Kami juga sudah mempersiapkan anggaran untuk operasional truk tangki penyuplai air bersih yang jumlahnya ada lima unit dengan kapasitas 5.000 liter dan 4.000 liter,"
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Warga protes karena sulit mendapat distribusi air bersih yang sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir.
MASYARAKAT Kabupaten Bekasi meminta agar Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadikan penuntasan krisis air bersih sebagai program prioritas dalam lima tahun ke depan
Digelar pada 10-13 September 2025 di JIExpo Kemayoran, Water Indonesia menyoroti kebutuhan terhadap pengelolaan air yang efisien dan berkelanjutan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved