Tidak Ada Terobosan Kendalikan Banjir

BANJIR selalu menggenangi Ibu Kota. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki terobosan baru dalam hal pengendalian banjir. Upaya pengerukan waduk, sungai, dan saluran yang digembar-gemborkan sesungguhnya hanya program rutin yang memang mesti dilakukan baik di musim kemarau maupun musim hujan.

“Itu memang kegiatan rutinitas yang harus dilakukan ada atau tidak ada hujan. Ada atau tidak ada pandemi covid. Artinya, tidak ada terobosan yang berarti. Artinya, Jakarta dan warga yang tinggal di kawasan rawan akan tetap terdampak banjir dan bisa lebih parah. Karena tidak ada antisipasi yang lebih signifikan,” kata ahli tata ruang Universitas Trisakti Nirwono Joga di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, Nirwono memahami fokus Pemprov DKI pasti terbagi karena banyaknya anggaran yang menyusut dan mayoritas harus dialihkan ke penanganan covid-19.

“Dinas SDA hanya bisa fokus pada pekerjaan rutin karena semua dana dialihkan untuk penanganan covid. Tugas yang bisa dilakukan ialah mengeruk sungai dan danau/waduk agar kapasitas daya tampung bertambah, membersihkan seluruh saluran air dari sampah dan endapan lumpur, serta memetakan kawasan rawan banjir untuk mempersiapkan antisipasi evakuasi jika terjadi banjir,” jelasnya.

Di sisi lain, ada pekerjaan yang terpaksa harus ditunda, seperti pembenahan sungai dengan normalisasi atau naturalisasi, revitalisasi situ/danau/embung/waduk, rehabilitasi saluran air, serta memperbanyak RTH.

“Kondisi pandemi begini tidak banyak pilihan. Dampaknya warga yang langganan banjir pasti akan kebanjiran lagi. Mereka harus disiapkan tempat evakuasi. Semoga saja curah hujannya tidak seekstrem awal tahun ini. Tantangannya, apakah sudah menyiapkan tempat evakuasi dan penampungan yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” ungkapnya.

Sementara itu, Dinas Sumber Daya Air DKI mulai mempergunakan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang didapat dari pemerintah pusat melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dari total dana Rp12,5 triliun itu, Dinas SDA mendapat jatah Rp5 triliun khusus untuk menangani banjir. Dana itu digelontorkan secara bertahap hingga 2022.

Kepala Dinas SDA DKI Juaini Yusuf mengatakan ia akan menggunakan Rp1,2 triliun untuk tahun ini. “Mungkin untuk penambahan baru di tahun ini baru pompa mobile saja yang kita akan kerjakan. Sekarang dalam proses lelang, ada sekitar 19 unit,” kata Juaini.

Selain pompa, Juaini mengatakan dana tersebut juga akan digunakan untuk pembebasan beberapa bidang lahan untuk normalisasi sungai-sungai. Untuk pembebasan lahan itu, dana yang disiapkan ialah Rp500 miliar.

Ia juga akan melanjutkan pembangunan polder-polder tampungan air serta pembebasan lahan waduk dan normalisasi tahun depan. “Pembebasan lahan dan pembangunan waduk, polder, tanggul, tetap lanjut. Mungkin awal tahun depan,” tandasnya. (Put/Dmr/J-1)