Wagub DKI Akui Sulit Tangani Klaster Covid-19 di Perkantoran

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza dibuat kalut karena banyaknya kemunculan klaster penularan covid-19 di perkantoran di Jakarta. Tidak hanya di perkantoran milik pemerintah pusat dan daerah, klaster perkantoran juga menimpa swasta.

Selama PSBB Transisi, Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi telah menutup sementara 96 perusahaan karena memiliki karyawan yang terpapar covid-19. Sementara 18 perusahaan ditutup sementara karena tidak menaati protokol kesehatan.

Lalu pada masa PSBB ketat jilid 2 yang berlangsung 14 September lalu sudah ada 10 perusahaan ditutup sementara karena karyawannya terpapar covid dan lima perusahaan karena tak patuh protokol covid-19.

Ariza pun mengakui tak mudah mencegah penyebaran covid di perkantoran di antaranya karena kurangnya kedisiplinan karyawan dan pengelola perusahaan.

"Ya memang tidak mudah ya di perkantora ini seperti yang sudah kami sampaikan. Kalau di Jakarta ini, apalagi mohon maaf karena swasta sewanya mahal kan kantornya kecil. Banyak yang tidak punya akses jendela. Kemudian mereka jarak dekat-dekat, ada AC sangat rawan," kata Ariza di Balai Kota, Kamis (17/9).

Baca juga : Pemprov DKI Pantau Protokol Kesehatan di Plaza indonesia

Untuk itu, Mantan Anggota DPR RI itu meminta agar setiap perkantoran bisa disiplin dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI.

Perusahaan wajib membatasi karyawan yang bekerja di kantor hanya sebanyak 25% dari kapasitas kantor jika perusahaan itu bergerak di bidang non esensial.

Lalu untuk perusahaan yang bergerak di bidang yang esensial dibatasi karyawannya hanya 50%. Perusahaan yang termasuk 11 sektor esensial antara lain kesehatan, konstruksi, logistik, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perhotelan, energi, kebutuhan sehari-hari, pangan/minuman, industri strategis, dan pelayanan dasar serta jasa utilitas.

Perkantoran juga diwajibkan melakukan pengecekan suhu, menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan mengatur jam kerja karyawan yang bekerja di kantor.

"Makanya kami minta perkantoran itu, sejak masa PSBB itu 25% bahkan sedapat mungkin kerja di rumah. Kemudian sifnya diatur jam pergi, istirahat, pulang, berjarak 2-3 jam. Kemudian di perkantoran kita minta ada wastafel rutin dibersihkan, disinfektan, Hand Sanitizer, kemudian kita minta ada jarak dan pakai masker," tegasnya.(OL-7)