Selasa 01 September 2020, 15:51 WIB

Pemprov DKI: Segera Bayar PBB-P2 Tahun 2020

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Pemprov DKI: Segera Bayar PBB-P2 Tahun 2020

Antara
Deretan gedung bertingkat terlihat dari kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (13/8/2018).

 

PAJAK Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, PBB-P2 dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai tambahan penerimaan daerah yang digunakan terutama untuk pemulihan ekonomi masyarakat DKI Jakarta.

Baca juga:Pajak Capai Rp40 Trililiun, DPRD Apresiasi Pemprov DKI

"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa mengingatkan dan mengajak warga DKI Jakarta untuk segera membayar tagihan PBB-P2 Tahun 2020," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta M Tsani Annafari dalam keterangan resminya, Selasa (1/9).

Batas akhir pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di DKI Jakarta telah ditetapkan yaitu 30 September 2020. Masyarakat dihimbau untuk melunasi tagihan PBB-P2 nya agar tidak melewati batas akhir pembayaran.

Penundaan pembayaran kewajiban perpajakan menyebabkan berkurangnya kemampuan cashflow pemerintah dalam menanggulangi wabah covid-19.

"Pembayaran PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo yang dilakukan oleh wajib pajak akan sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19. Selain itu, pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo tersebut juga untuk menghindari denda administrasi 2% per bulan karena keterlambatan pembayaran PBB-P2," ujarnya.

Sampai saat ini penerimaan PBB-P2 per tanggal 31 Agustus 2020 tercapai sebesar 25,40% atau Rp2,79 triliun dari total target Rp11 triliun.

Baca juga: Genjot Pendapatan, DKI Beri Sejumlah Keringanan Pajak

Sementara itu, secara keseluruhan sampai saat ini realisasi pendapatan dari sektor pajak di Jakarta mencapai Rp17 triliun atau 33,95%. Pajak dengan persentase realisasi tertinggi adalah pajak rokok sebesar 75% atau Rp493 juta dari target Rp650 juta.

Persentase terbesar kedua yakni pajak kendaraan bermotor sebesar Rp54% atau Rp5,1 triliun dari total target Rp9,5 triliun. Persentase terbesar ketiga yakni pajak penerangan jalan umum sebesar Rp51% atau Rp523 juta dari target Rp1 triliun. (Put/A-3)

Baca Juga

ANTARA/GALIH PRADIPTA

Hampir Kolaps, PHRI DKI Minta Ada Keringanan Beban Pajak

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 17 Januari 2021, 19:45 WIB
Pasalnya hotel dan restoran menjadi subsektor yang paling terpuruk akibat pandemi covid-19. Bahkan diperkirakan menjadi yang paling...
Facebook Raffi Ahmad

Kasus Raffi Langgar Prokes akan Dirilis di Polda Metro Jaya?

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 17 Januari 2021, 19:31 WIB
Kapolres Jakarta Selatan Kombes Aziz Andriansayah mengatakan kasus tersebut nantinya akan disampaikan langsung oleh Polda Metro...
1MI/Susanto

Polisi Tangkap Belasan Pemalsu Surat Tes PCR

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 17 Januari 2021, 18:54 WIB
Sindikat pemalsuan surat hasil tes PCR diamankan tim gabungan dari Polresta Bandara Soetta, Kemenhub dan TNI. Adapun identitas pelaku...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya