Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengklaim kebijakan ganjil genap (gage) efektif mengurai kemacetan di Ibu Kota. Hal tersebut disampaikan oleh Dirlantas PMJ Kombes Sambodo Purnomo Yogo.
Diketahui sistem gage mulai diaktifkan kembali pada Senin (3/8) di 25 ruas jalan Jakarta kemarin. Sebelumnya pada bulan Maret 2020, sistem tersebut dihentikan karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait covid-19.
"Pemberlakuan gage sangat efektif dari sisi mengurai kemacetan," ujar Sambodo, Selasa (4/8).
Menurut Sambodo, volume kendaraan di ruas jalur yang menerapkan sistem gage dapat ditekan hingga 40%. Hal itu, sambung Sambodo, terlihat di Jalan Sudirman-MH Thamrin.
"Ini sangat efektif terutama sangat terasa di ruas jalan Sudirman-Thamrin. Bisa berkurang sampai 30-40 persen," papar Sambodo.
Baca juga: Sosialisasi Gage Hari Pertama, Polisi Tegur 369 Pengemudi
Kebijakan itu hanya diberlakukan hari Senin sampai dengan Jumat. Pembagiannya, yakni pagi dari pukul 06.00-10.00 WIB dan sore dari pukul 16.00-21.00 WIB.
Sampai Rabu (5/8) besok, petugas di lapangan masih akan melakukan sosialisasi terhadap para pelanggar gage. Pada hari pertama sosialisasi gage, Ditlantas mencatat ada 369 pengemudi yang melanggar.
Penindakan yang dilakukan polisi baru akan dilakukan pada Kamis (6/8) mendatang. Penindakan tersebut sesuai dengan Pasal 287 Ayat (1) UU LLAJ No. 22 Tahun 2009. Ada pun denda maksimal yang dikenakan kepada para pelanggar adalah Rp500 ribu subsider dua bulan kurungan. (OL-14)
Irfan menjelaskan satu lokasi yakni Pasar Kramat Jaya merupakan pembangunan baru, sementara tiga lokasi lainnya adalah pasar yang akan direvitalisasi total.
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved