Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengklaim kebijakan ganjil genap (gage) efektif mengurai kemacetan di Ibu Kota. Hal tersebut disampaikan oleh Dirlantas PMJ Kombes Sambodo Purnomo Yogo.
Diketahui sistem gage mulai diaktifkan kembali pada Senin (3/8) di 25 ruas jalan Jakarta kemarin. Sebelumnya pada bulan Maret 2020, sistem tersebut dihentikan karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait covid-19.
"Pemberlakuan gage sangat efektif dari sisi mengurai kemacetan," ujar Sambodo, Selasa (4/8).
Menurut Sambodo, volume kendaraan di ruas jalur yang menerapkan sistem gage dapat ditekan hingga 40%. Hal itu, sambung Sambodo, terlihat di Jalan Sudirman-MH Thamrin.
"Ini sangat efektif terutama sangat terasa di ruas jalan Sudirman-Thamrin. Bisa berkurang sampai 30-40 persen," papar Sambodo.
Baca juga: Sosialisasi Gage Hari Pertama, Polisi Tegur 369 Pengemudi
Kebijakan itu hanya diberlakukan hari Senin sampai dengan Jumat. Pembagiannya, yakni pagi dari pukul 06.00-10.00 WIB dan sore dari pukul 16.00-21.00 WIB.
Sampai Rabu (5/8) besok, petugas di lapangan masih akan melakukan sosialisasi terhadap para pelanggar gage. Pada hari pertama sosialisasi gage, Ditlantas mencatat ada 369 pengemudi yang melanggar.
Penindakan yang dilakukan polisi baru akan dilakukan pada Kamis (6/8) mendatang. Penindakan tersebut sesuai dengan Pasal 287 Ayat (1) UU LLAJ No. 22 Tahun 2009. Ada pun denda maksimal yang dikenakan kepada para pelanggar adalah Rp500 ribu subsider dua bulan kurungan. (OL-14)
Jakarta memiliki keunikan tersendiri sebagai tuan rumah karena lokasi sirkuit yang berada di tengah kota namun tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.
Pascanormalisasi, pemerintah juga harus pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
Wibi mengimbau kepada seluruh warga yang nantinya memanfaatkan CFN agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Integrasi jalan tol eksisting menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dinilai merupakan solusi strategis untuk mengurai kemacetan di kawasan pusat distribusi logistik nasional tersebut.
Kemacetan disebabkan oleh kesalahan perencanaan operasi di salah satu terminal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved