Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan tidak sembarangan mengalokasikan dana sebesar Rp12,5 triliun.
Dana tersebut merupakan pinjaman dari kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tentang pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Dana itu tolong jangan dipakai buat yang aneh-aneh. Pokoknya fokus pemulihan ekonomi," kata Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7).
Seperti diketahui, anggaran DKI sebagian besar terkuras untuk penanganan covid-19. Zita mengatakan, dengan adanya pinjaman dana tersebut, kebutuhan warga tetap diprioritaskan.
"Kalau dari saya untuk pemulihan ekonomi ya nomot satu. Warga Jakarta butuh banget pemulihan ekonomi," ujar Politikus PAN itu.
Baca juga : Bayar Rp85 Ribu, Ada 100 Orang Rapid Test di Stasiun Pasar Senen
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menuturkan, dana Rp12,5 triliun itu dialokasikan untuk tahun ini dan 2021.
Pinjaman yang diajukan sebesar Rp4,5 triliun untuk tahun anggaran 2020 dan Rp8 triliun untuk tahun anggaran 2021 dengan jangka waktu pengembalian paling lama 10 tahun.
Menurut Riza, anggaran tersebut akan digunakaan untuk program-program prioritas DKI Jakarta yang tertunda karena APBD yang berkurang dari Rp87 triliun menjadi Rp47,2 triliun.
"Jadi mudah-mudahan dengan bantuan pinjaman ini ini lewat program SMI ini, kami dapat memfokuskan program-program yang tertunda yaitu program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan khususnya program penanganan banjir," pungkas Riza di Gedung DPRD. (OL-7)
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan, terutama untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kelabakan.
Strategi pelepasan aset memungkinkan pengembangan proyek baru, pengurangan utang, dan peningkatan modal usaha.
Pengembang tidak bisa seenaknya menahan AJB karena dokumen tersebut merupakan hak mutlak konsumen setelah pelunasan dilakukan.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Pihaknya turut mengundang, para pakar tata kota, pakar transportasi kota, koalisi masyarakat sipil Jakarta, para operator parkir, dan organisasi masyarakat (Ormas).
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved