PPDB Kocar-Kacir, Mendikbud Nadiem Harus Tegur Pemprov DKI

KISRUH Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi kian meruncing. Orangtua wali murid yang merasa dirugikan pada Rabu (24/6) lalu melontarkan kekecewaannya terkait PPDB jalur zonasi yang menggunakan usia sebagai dasar seleksi melalui aksi demonstrasi di depan Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fachri Tanjung meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim turun tangan untuk mengatasi kisruh ini.

"Ini sudah saatnya Mendikbud turun tangan untuk mengatasi. Bisa saja dengan memberikan teguran atau sanksi agar Pemprov DKI memperbaiki sistem PPDB tidak hanya jalur zonasi tetapi juga afirmasi yang menggunakan usia sebagai seleksi," kata Fachri saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (26/6).

Teguran atau sanksi tepat diberikan karena Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah salah menerjemahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebelumnya dalam konferensi pers yang digelar Jumat (26/6) mengungkapkan seleksi berdasarkan usia diperbolehkan sebagai penerjemahan Pasal 25 ayat 1 dan 2 Permendikbud 44/2019.

Padahal, meski pasal 25 ayat 2 memperbolehkan adanya seleksi berdasarkan usia, seleksi berdasarkan jarak pada sistem jalur zonasi tetap harus diprioritaskan.

"Keliru jika menerjemahkannya seperti itu. Usia itu digunakan ketika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah tujuan ada yang sama dengan calon peserta didik baru lainnya. Barulah setelah itu digunakan usia. Sehingga tidak akan ada kasus anak yang tempat tinggalnya lebih dekat ke sekolah tapi kalah dari yang tempat tinggalnya lebih jauh karena usianya," tegas Fachri. (Put/A-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing