Kasus Positif Melonjak, PSBB Transisi di Jakarta harus Dievaluasi

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Jakarta. 

Hal itu melihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah positif Covid-19 pada masa transisi apabila dibandingkan dengan periode PSBB.

"Tren peningkatan jumlah positif Covid-19 di Ibu Kota sejak dinyatakan memasuki PSBB transisi lima hari lalu cukup menggelisahkan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6).

Mengutip laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta corona.jakarta.go.id, sejak PSBB transisi resmi diberlakukan 5 Juni hingga 10 Juni 2020, penambahan kasus Covid-19 berturut-turut menjadi 84, 102, 160, 91, lalu melompat ke 239, dan terakhir 147 kasus.

Dalam masa transisi tidak ada tanda-tanda kasus Covid-19 menurun. Padahal dalam masa transisi seharusnya kasus korona konsisten menurun sedemikian rupa sehingga pemerintah memiliki fakta kuat dan alasan kuat untuk mengakhiri PSBB.

Karena itu Rerie sapaan akrab Lestari berpandangan masa transisi perlu dievaluasi.  

"Apakah data yang dipakai ketika mengambil keputusan saat memasuki masa transisi belum cukup stabil sehingga terjadi pengambilan keputusan yang salah? Atau, tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat yang rendah terkait protokol kesehatan pada masa transisi?” tanya Rerie.

Legislator Partai NasDem itu, menilai kesiapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kurang dalam masa transisi, misalnya dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan masyarakat.

Menurut Rerie, semua kemungkinan penyebab itu harus dicari lewat proses evaluasi yang mendalam dan menyeluruh. Dengan begitu, fakta yang setiap hari diumumkan ke publik memiliki dasar ilmiah yang bisa dipahami dan bisa direspons dengan benar oleh masyarakat.

Rerie memahami bila pemerintah ingin menggerakkan sektor ekonomi di tengah pandemi Covid-19 di tanah air untuk menghindari keterpurukan. "Tetapi yang diinginkan tentunya masyarakat tidak terpapar korona dan tidak terkapar karena PHK."

Untuk itu, Rerie mengingatkan, dalam mengatasi kendala di sektor ekonomi, pemerintah jangan mencoba untuk melakukan 'sprint' seperti pelari jarak pendek dalam menyelesaikan masalah. 

“Karena terlalu bersemangat mengejar penyelesaian di sektor ekonomi, masalah kesehatan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 bisa terabaikan,” ujar Rerie.

Rerie menganjurkan, pemerintah justeru seharusnya mempersiapkan diri untuk melakukan 'marathon' dalam pemulihan ekonomi. Hal itu mengingat belum diketahui kapan wabah Covid-19 ini berakhir. 

“Lebih baik mengambil langkah yang terukur namun berkelanjutan, daripada tergesa namun tidak terkontrol,” pungkasnya. (OL-8).