Perusahaan Dilarang Pecat Karyawan yang Jalani Isolasi Mandiri

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakart melarang perusahaan memutus hubungan kerja (PHK) karyawan yang sedang menjalani isolasi mandiri dalam perawatan Covid-19, selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.

Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/ Tempat Kerja saat Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

"(Perusahaan) tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja yang sedang melakukan karantina mandiri," jelas Kepala Disnaker DKI Jakarta Andri Yansyah, Minggu (7/6).

Protokol kesehatan Covid-19 juga harus diterapkan perusahaan selama beroperasi kembali. Perusahaan diminta membatasi jumlah pekerja yang hadir sebanyak 50%.

Andri mengatakan, pimpinan perusahaan diminta membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 internal perusahaan yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan petugas kesehatan untuk berjaga-jaga terhadap kondisi karyawanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta setiap perusahaan wajib melakukan pengawasan terhadap kesehatan karyawan, khususnya bagi mereka yang mudik. Menurutnya, perusahaan harus melaporkan secara berkala kepada Disnaker DKI Jakarta.

"DKI perlu menyiapkan hotline khusus yang menangani pengaduan warga yang dipaksa untuk masuk kantor oleh pemilik tempat kerjanya, selama yang bersangkutan menjalani proses karantina mandiri," jelas Mujiyono pekan lalu. (OL-8).