Headline

. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.

Fokus

Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.

PDIP Minta Warga Jakarta Tidak Euforia Sambut New Normal

Insi Nantika Jelita
01/6/2020 13:25
PDIP Minta Warga Jakarta Tidak Euforia Sambut New Normal
Pejalan kaki memakai masker melintas di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (28/5/2020)(MI/Bary Fathahilah)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam waktu dekat akan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berakhir pada Kamis 4 Juni mendatang. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjutak menuturkan meski kenormalan baru atau new normal diberlakukan, ancaman penularan covid-19 masih ada.

"Masyarakat tidak perlu euforia saat new normal. Seperti kasus wabah flu Spanyol dulu, gelombang kedua terjadi karena masyarakat terlalu euforia," ujar Gilbert dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (1/6).

Di beberapa negara yang sudah melonggarkan pembatasan ketat, kata Gilbert, pemerintahnya melakukan evaluasi fase per 2 minggu atau ada yang per 4 minggu terkait penularan covid-19. Ia menyarankan Pemprov DKI untuk menerapkan hal itu.

Baca juga: Konsumsi Ganja, Dwi Sasono Akui Kesalahannya

"Disarankan melihat data bahwa masyarakat menengah dan atas, usia 50 tahun lebih, pria dan ada penyakit penyerta darah tinggi dan ada faktor risiko. Seberapa besar pun jumlah yang diperiksa, selalu ada kemungkinan dengan asumsi 10% sedikitnya yang mengidap, tapi tidak diperiksa," jelas mantan wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO itu.

Menurut Gilbert, mengharapkan data yang presisi atau akurat adalah tidak mungkin. Seperti Amerika saja, ungkapnya, yang menguburkan pasien covid-19 meninggal tanpa pemeriksaan.

"Dan yang sakit tidak semua diperiksa atau dimasukkan ICU. Jadi, dipilih mana yang punya harapan hidup lalu dirawat," jelas Gilbert.

Menurut Gilbert, Inggris dan negara lainnya juga tidak memiliki data yang akurat. "Mereka menguburkan tanpa pemeriksaan. Tiongkok juga merevisi datanya belakangan karena tidak akurat, padahal mereka jadi acuan sebagai kasus awal. Oleh karena itu, Pemprov jangan memprioritaskan pemeriksaan diagnostik, tetapi prioritaskan pencegahan penularan covid-19," pungkas Gilbert. (OL-14)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bude
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik