Ketua DPRD DKI Kecewa Anggaran Rusunawa Hanya Terserap 20%

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan kekecewaannya karena pada anggaran 2019, penyerapan anggaran pembangunan rusunawa hanya mencapai 20,36% atau Rp74,8 miliar dari total anggaran Rp367,5 miliar. Hal ini terungkap dari rapat evaluasi Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2019 yang berlangsung pekan lalu.

Prasetyo menyebut dengan tidak maksimalnya proyek pembangunan rusunawa, artinya akan semakin banyak warga yang tertunda untuk menempati tepat tinggal yang layak.

Baca juga: Jika Buka, Mal di DKI Harus Terapkan Protokol Kesehatan

"Ini sangat disayangkan karena dapat dipastikan masih ada separuh warga Jakarta yang belum memiliki tempat tinggal," kata Prasetyo saat dihubungi, Senin (18/5).

Padahal, ia sudah sejak lama mengingatkan bahwa adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi warganya.

Prasetyo menyebut lamanya proses lelang menjadi biang keladi dari tidak maksimalnya serapan anggaran rusunawa.

"Ini yang saya tekankan pada Pemprov DKI untuk lebih serius lagi. Susun perencanaan kegiatan dengan matang agar setiap tahun anggaran DKI mencatatkan kemajuan yang signifikan," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sarjoko mengakui proses lelang yang lama menjadi penyebab penyerapan anggaran pembangunan rusunawa tahun sebelumnya tidak maksimal.

"Untuk pembangunan 10 lokasi rumah susun dengan anggaran multiyears 2019-2021 memang terdapat kendala pada proses pelelangan yg relatif memakan waktu lama," kata Sarjoko kepada Media Indonesia.

Ia menjelaskan pada Desember 2019 baru terdapat empat lokasi yang sudah berkontrak dan tiga lokasi di antaranya telah dibayarkan uang muka sesuai kontrak.

Lalu, sisa enam lokasi lainnya baru dapat berkontrak di awal tahun 2020 dan pembayaran uang mukanya telah dibayarkan, termasuk pembayaran uang muka untuk satu lokasi yang berkontrak di 2019.

Baca juga: Anies Belum Berencana Buka Kembali Mal di Jakarta

Adanya wabah Covid-19 ini juga membuat perencanaan pembangunan rusun harus direvisi. Sarjoko mengatakan semula 10 lokasi rusunawa secara keseluruhan ditargetkan selesai tahun depan. Namun, target itu bisa mundur karena adanya keharusan pemda untuk merealokasi anggaran guna dialihkan ke penanganan Covid-19.

"Untuk tahun anggaran 2020 pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan. Namun, mengingat anggaran Pemprov DKI dilakukan 'refocussing' dan diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19, maka target progress pembangunan rusun juga dilakukan revisi, tidak seperti target sebelumnya," ungkap Sarjoko. (OL-6)